Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi dengan total dukungan mencapai Rp1,7 triliun untuk mengembalikan produktivitas lahan dan menjaga keberlanjutan usaha tani masyarakat terdampak.
Arief menyampaikan, "Komitmen Kementerian Pertanian untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan, agar percepatan pemulihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani Aceh."
Arief juga menyambut baik penjelasan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengenai mekanisme dukungan Kementan untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Aceh.
Ia menegaskan, "Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur."
Dukungan Rp1,7 Triliun untuk Pemulihan Pertanian
Total dukungan pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai Rp1,7 triliun.
Sebesar Rp530 miliar disalurkan langsung kepada Pemerintah Aceh melalui dana Tugas Pembantuan untuk program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah.
Sementara itu, Rp1,2 triliun dikelola melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementan dalam bentuk bantuan alat dan mesin pertanian, bibit padi, bibit jagung, serta bibit berbagai komoditas pertanian lainnya yang disalurkan langsung kepada petani di Aceh.
Seluruh program pemerintah pusat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
Percepatan Penyerapan Anggaran Jadi Sorotan
Pelaksanaan program yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan sebesar Rp530 miliar seharusnya telah selesai pada Juni 2026.
Namun hingga Agustus 2026, realisasi program tersebut baru mencapai 48 persen.
Arief mengingatkan, "Perlu ada percepatan dari semua pihak karena saat ini sudah bulan Agustus. Jika tidak terserap sampai akhir tahun, dana ini akan dikembalikan ke kas negara."
Realisasi anggaran Rp1,2 triliun yang dikelola melalui satker dan balai Kementan juga masih membutuhkan percepatan.
Keterlambatan tersebut terutama disebabkan lambatnya pengajuan penetapan CPCL (calon petani calon lokasi) dari pemerintah daerah.
Tanpa dokumen CPCL yang lengkap, anggaran tidak dapat dicairkan.
Pemerintah daerah diminta segera mempercepat pengusulan CPCL dan melengkapi seluruh administrasi agar bantuan dapat segera diterima oleh petani terdampak.
Arief mengatakan, "Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh."
Ia juga menyebutkan, "Anggaran tersisa masih sekitar Rp1,1 triliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan."
Waktu yang tersisa untuk penyerapan anggaran hanya sekitar empat bulan sehingga apabila dana tidak segera dicairkan hingga akhir tahun, anggaran akan kembali ke kas negara dan manfaatnya tidak dapat dirasakan secara optimal oleh petani Aceh.
Bantuan Pribadi Menteri Pertanian
Selain program pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja juga mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Aceh.
Seluruh dana sebesar Rp40 miliar tersebut telah disalurkan sebagai bantuan pada awal terjadinya bencana.
Arief mengenang kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke kediaman Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh persahabatan tersebut, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas dukungan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Aceh.
Arief mengungkapkan, “Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh. Semangat percepatan ini semata-mata demi kepentingan rakyat Aceh.”
- Penulis :
- Arian Mesa
