Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab setelah menuntaskan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan penilaian tersebut dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 yang dihadiri Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi beserta jajarannya.
"BSSN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab," katanya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
BPK juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 karena laporan tersebut dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
BPK Catat Sejumlah Capaian Positif BSSN
BPK mencatat sejumlah capaian positif BSSN sepanjang 2025, termasuk menjadi salah satu kementerian dan lembaga yang tercepat menyampaikan laporan keuangan 2025 kepada BPK secara tepat waktu.
BSSN juga tercatat berkontribusi terhadap peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia pada 2025.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan komitmen BSSN dalam membangun pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
"BPK mengapresiasi BSSN atas komitmen dan upayanya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berkinerja," ungkap Nyoman.
"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," ujar dia.
BPK Temukan Sejumlah Area yang Perlu Diperbaiki
Meski memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan sejumlah area dalam pengelolaan BSSN yang memerlukan perbaikan dan perhatian dari pimpinan serta seluruh jajarannya.
Temuan tersebut antara lain pengelolaan aset tetap yang belum tertib dan belum dimanfaatkan secara optimal serta pengelolaan aset tidak berwujud yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.
BPK juga menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada paket belanja barang dan belanja modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.
BPK kemudian merekomendasikan BSSN menginventarisasi aset tetap yang belum diketahui keberadaannya dan belum dimanfaatkan serta menyusun kajian optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak agar memberikan manfaat maksimal bagi organisasi.
BSSN juga direkomendasikan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara sesuai ketentuan.
Nyoman berharap pimpinan dan seluruh jajaran BSSN menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara efektif dan tepat waktu karena opini WTP bukan tujuan akhir dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya pengelolaan keuangan negara masa depan semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucap Anggota I BPK itu.
- Penulis :
- Aditya Yohan
