Pantau - Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 di tengah langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan pembaruan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia menuju 2030.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan tersebut menjadi capaian tertinggi sejak triwulan II 2022.
Tingkat kemiskinan juga tercatat turun menjadi 8,07 persen atau mencapai level terendah sepanjang sejarah pencatatan berdasarkan data yang disampaikan dalam telaah tersebut.
Pada saat yang sama, OJK menyiapkan pembaruan peta jalan pengembangan perbankan sebagai kelanjutan RP2I periode 2020-2025.
RP2I 2020-2025 memiliki empat pilar yang meliputi penguatan struktur, percepatan transformasi digital, penguatan peran perbankan dalam perekonomian, serta penguatan pengaturan dan pengawasan.
Pembaruan peta jalan tersebut disiapkan untuk menentukan arah pengembangan industri perbankan Indonesia menuju 2030 di tengah perkembangan ekonomi dan transformasi sektor keuangan.
Data OJK yang disinggung dalam telaah itu juga menunjukkan kredit perbankan tumbuh dua digit dengan kondisi permodalan yang tetap kokoh.
Perkembangan tersebut berjalan bersamaan dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kerap dikaitkan dengan istilah Prabowonomics.
Penulis telaah Yoseph Hari Pramono menyoroti cara pemerintah menyampaikan data pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sektor keuangan kepada masyarakat.
"Saya selalu waspada setiap kali angka pertumbuhan ekonomi dan peta jalan kebijakan dirilis bersamaan dalam satu konferensi pers yang penuh senyum optimisme, sebab di situlah komunikasi berhenti menjadi sekadar informasi dan mulai bekerja sebagai instrumen legitimasi kekuasaan," tulis Yoseph.
Ia menggunakan konsep tindakan komunikatif dan tindakan strategis dari Jürgen Habermas untuk membahas hubungan antara penyampaian informasi publik dan legitimasi kebijakan pemerintah.
Menurut telaah tersebut, pernyataan pemerintah mengenai solidnya fondasi ekonomi domestik dapat dipahami sebagai informasi mengenai kondisi ekonomi sekaligus bagian dari komunikasi kebijakan kepada masyarakat.
"Saya tidak sedang menuduh angka pertumbuhan itu palsu, sebab data BPS dan OJK memang menunjukkan tren positif yang nyata, termasuk kredit perbankan yang tumbuh dua digit dan permodalan yang tetap kokoh. Namun, cara angka-angka positif ini dirangkai dalam satu narasi tunggal keberhasilan, tanpa ruang bagi suara kritis untuk turut membingkai makna, adalah persis apa yang oleh Habermas disebut sebagai penyempitan ruang publik menjadi panggung legitimasi sepihak," tulis Yoseph.
Telaah tersebut juga menggunakan pemikiran Antonio Gramsci untuk membahas bagaimana kebijakan dan peta jalan dapat dikomunikasikan sebagai kepentingan bersama.
Pembahasan mengenai peta jalan perbankan berlangsung ketika pemerintah dan otoritas sektor keuangan menghadapi kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat struktur serta pengawasan industri perbankan.
Pembaruan peta jalan menuju 2030 diharapkan menjadi acuan pengembangan perbankan setelah berakhirnya periode RP2I 2020-2025.
- Penulis :
- Aditya Yohan
