Pantau - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi pengungkit investasi dengan menciptakan efek berganda bagi perekonomian, seiring rencana belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai besarnya belanja pemerintah tersebut memiliki potensi untuk mendorong masuknya investasi swasta sekaligus memperkuat pembangunan nasional.
"Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat," ungkap Anindya.
Kadin juga menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI.
Kadin Soroti Kekuatan Belanja dan Disiplin Fiskal
Menurut Anindya, RAPBN 2027 menunjukkan pemerintah tetap menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan sekaligus mempertahankan disiplin fiskal.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dengan pembiayaan anggaran dirancang mencapai Rp671,2 triliun.
Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan inflasi sebesar 2,5 persen.
Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan pada level Rp17.500 per dolar AS bersama sejumlah asumsi makroekonomi lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan fiskal.
Anindya berpandangan kekuatan belanja negara perlu diarahkan untuk memperluas investasi produktif sehingga dampaknya terhadap perekonomian dapat semakin besar.
Proyek-proyek pemerintah yang memiliki kelayakan ekonomi dinilai dapat dikembangkan melalui skema kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta.
Keterlibatan swasta dalam proyek yang layak secara ekonomi dinilai dapat membuat ruang fiskal pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta sektor yang belum dapat dibiayai secara komersial.
Kadin juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dunia usaha dalam upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara.
Peningkatan investasi dinilai dapat mendorong pertumbuhan perusahaan dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya memperluas basis pajak secara berkelanjutan.
Delapan Prioritas Nasional Dinilai Buka Ruang Kolaborasi
Selain RAPBN 2027, Kadin melihat delapan Program Kerja Prioritas Nasional pemerintah sebagai peluang untuk memperluas kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Program tersebut mencakup kemandirian pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Kadin mendukung prioritas pemerintah tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Anindya menekankan pelaksanaan program pemerintah perlu dirancang agar menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai aktivitas ekonomi.
"Kadin mendukung penuh delapan prioritas pemerintah karena seluruhnya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita bangun adalah efek pengganda sehingga satu program pemerintah menggerakkan sebanyak mungkin kegiatan ekonomi," kata Anindya.
RAPBN 2027 dengan besarnya belanja negara dan sejumlah program prioritas tersebut diharapkan Kadin dapat membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta dalam investasi produktif.
- Penulis :
- Shila Glorya
