Pantau - Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk masyarakat umum sebagai alternatif pembayaran deferred payment domestik di Jakarta, Senin (17/8/2026).
KKI yang sebelumnya diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah pusat dan daerah kini dapat digunakan individu maupun korporasi melalui layanan konvensional dan syariah sesuai produk penyelenggara jasa pembayaran (PJP) penerbit.
Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan KKI diimplementasikan sebagai alternatif instrumen pembayaran domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional.
"Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat," kata Destry di Jakarta, Senin.
KKI Digital Bisa Digunakan untuk Transaksi QRIS
KKI dikembangkan BI bersama ASPI dengan dukungan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), PJP penerbit, dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan pengembangan KKI dilakukan secara bertahap dengan kartu digital menjadi bentuk yang tersedia pada tahap awal.
KKI digital dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi melalui QRIS Merchant Presented Mode (MPM), QRIS Customer Presented Mode (CPM), dan QRIS TAP.
"Pada tahap awal, yaitu hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan QRIS Scan ataupun QRIS Tap," kata Rizaldy.
BI selanjutnya akan mengembangkan KKI untuk memfasilitasi transaksi online melalui online payment serta transaksi offline menggunakan kartu fisik.
Tujuh Bank Menjadi Penerbit Tahap Awal
Pada implementasi tahap awal, tujuh PJP first mover penerbit KKI adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, dan Bank Mega.
Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi satu PJP next mover dalam pengembangan instrumen pembayaran domestik tersebut.
BI menyatakan pengembangan KKI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pembayaran digital, dan menyediakan instrumen pembayaran domestik yang semakin beragam.
Langkah tersebut juga ditujukan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk bertransaksi secara aman, mudah, dan efisien sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi nasional.
Pengembangan KKI sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat sistem pembayaran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
