Pantau - Pemerintah mengalokasikan dana siap pakai senilai Rp5 triliun untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia dan membuka peluang penambahan anggaran apabila dana tersebut tidak mencukupi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penambahan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan berdasarkan permintaan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ungkap Purbaya.
Pemerintah Siapkan Mekanisme Pencairan Cepat
Purbaya memastikan setiap permintaan pendanaan untuk penanganan bencana akan ditindaklanjuti pemerintah secara cepat melalui mekanisme dan standar operasional prosedur yang telah disiapkan.
Menurut dia, prosedur untuk kebutuhan kebencanaan dirancang agar pemerintah dapat memberikan respons cepat selama permintaan yang diajukan memiliki dasar dan kebutuhan yang jelas.
“Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” kata Purbaya.
Selain dana yang dikelola Kementerian Keuangan, BNPB memiliki cadangan dana siap pakai sekitar Rp500 miliar yang berada dalam posisi siaga untuk mendukung penanganan kebutuhan darurat di lapangan.
Apabila dana yang tersedia di BNPB tidak mencukupi, Kementerian Keuangan siap memberikan tambahan anggaran.
“Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali,” ujar Purbaya.
Ketersediaan dana tersebut ditujukan untuk memastikan persoalan pembiayaan tidak menjadi penghambat penanganan bencana, dengan dukungan anggaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan di daerah terdampak dan permintaan resmi BNPB.
Pemerintah juga berupaya menjaga kesiapan fiskal untuk menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus memastikan respons bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Gempa Magnitudo 7,7 di Nagekeo Tewaskan 54 Warga
Kesiapan anggaran tersebut menjadi relevan menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 05.58 WITA.
Berdasarkan catatan BNPB hingga Minggu malam, 16 Agustus 2026, sebanyak 54 warga meninggal dunia dan 199 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.
BNPB juga mencatat sebanyak 9.963 orang harus mengungsi, sedangkan secara keseluruhan terdapat 1.528 kepala keluarga yang terdampak.
Sebanyak 2.403 rumah mengalami kerusakan akibat gempa di sisi utara Pulau Flores.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.543 rumah mengalami rusak berat, 328 rumah rusak sedang, dan 532 rumah rusak ringan.
Pada sektor pendidikan, sebanyak 22 fasilitas pendidikan tercatat mengalami kerusakan dan 88 fasilitas pendidikan lainnya terdampak guncangan gempa.
Sebanyak 211 fasilitas kesehatan juga terdampak, terdiri atas 21 rumah sakit dan 190 puskesmas.
BNPB turut mencatat satu gudang Perum Bulog, 42 fasilitas umum, 65 rumah ibadah, dan 105 unit kantor terdampak gempa.
Pada sektor pengairan, sebanyak 18 fasilitas irigasi terdampak, sedangkan kerusakan atau dampak gempa juga tercatat pada 34 titik jalan.
Berbagai kebutuhan penanganan darurat akibat gempa tersebut dapat didukung melalui dana siap pakai pemerintah dan BNPB sesuai kebutuhan di lapangan serta mekanisme permintaan anggaran yang berlaku.
- Penulis :
- Arian Mesa
