Pantau - Pemerintah Indonesia membantah tuduhan Amerika Serikat mengenai adanya praktik penipuan pengalihan pengiriman atau transshipment scam yang melibatkan Indonesia untuk membantu barang asal China menghindari tarif perdagangan AS.
Bantahan itu disampaikan setelah Gedung Putih menerbitkan laporan setebal 24 halaman berjudul The Great Transshipment Scam yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu dari puluhan negara yang diduga terlibat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tuduhan yang diarahkan kepada Indonesia dalam laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Indonesia Persoalkan Dasar Studi Amerika Serikat
Pemerintah menilai studi yang menjadi dasar tuduhan Amerika Serikat dibangun berdasarkan anggapan atau asumsi yang tidak mencerminkan kondisi industri dan perdagangan di Indonesia.
"Kami tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan," imbuhnya.
Dalam laporan The Great Transshipment Scam, Amerika Serikat menuding sejumlah negara membantu China menghindari tarif perdagangan melalui praktik pengalihan pengiriman, terutama di negara-negara yang mempunyai pelabuhan utama.
Eksportir China dalam laporan itu dituding menggunakan sejumlah cara untuk mendapatkan tarif lebih rendah ketika mengekspor barang, antara lain melalui pengemasan ulang dan klaim palsu mengenai negara asal produk.
Amerika Serikat menyebut praktik tersebut sebagai "Jaringan Transshipment Bayangan Tiongkok" atau China’s Shadow Transshipment Network.
Indonesia bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam kemudian ditempatkan dalam kategori Tier 2.
Menurut Washington, kategori Tier 2 mencakup negara dengan "volume transshipment yang signifikan, disertai dengan integrasi yang lebih dalam ke dalam rantai pasok dan sumber pasokan bahan baku yang terkait dengan Tiongkok".
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah dilibatkan maupun diberi tahu mengenai studi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan tersebut.
"Pertama, Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini. Indonesia dituduh bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turkiye, Vietnam yang masuk di dalam (penipuan) transshipment," kata Airlangga.
Batam dan Bekasi Disorot dalam Laporan
Amerika Serikat secara khusus menyoroti peningkatan aktivitas barang yang dikaitkan dengan China, termasuk kotak dan wadah berbahan plastik di koridor Bekasi-Batam.
Airlangga mengatakan Indonesia ditempatkan dalam Tier 2 karena dianggap mempunyai sektor manufaktur yang terintegrasi dengan China sekaligus mengekspor produk ke Amerika Serikat.
"Kedua, Indonesia ditempatkan di Tier 2, di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya," kata Airlangga.
Pemerintah membantah asumsi tersebut dengan menjelaskan bahwa kawasan industri di Batam dan Bekasi bukan kawasan baru karena telah berkembang sejak dekade 1990-an.
Industri yang beroperasi di kedua kawasan itu sebagian besar bergerak di sektor manufaktur, sedangkan perusahaan berbasis plastik dan pengemasan mayoritas merupakan perusahaan nasional.
"Dapat kami sampaikan bahwa dalam laporan yang saya baca sekilas, jaringan akses Batam dan Bekasi. Kita dapat menyatakan bahwa kawasan industri Batam dan Bekasi itu sudah ada sejak tahun 90-an, dan industri yang ada di sana kebanyakan industri manufaktur dan kalau industri berbasis plastik, packaging-nya itu seluruhnya adalah sebagian besar perusahaan nasional," imbuhnya.
Pemerintah Tegaskan Indonesia Punya Bahan Baku Plastik Sendiri
Airlangga juga membantah anggapan bahwa industri plastik Indonesia bergantung pada bahan baku yang dikirim dari negara lain untuk diproses sebelum kembali diekspor.
Menurut pemerintah, Indonesia telah memiliki sumber produksi bahan baku plastik sendiri, antara lain melalui Chandra Asri dan Lotte Chemicals.
Produk kemasan plastik yang dihasilkan industri nasional juga disebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sebagian produk memang diekspor ke negara-negara di sekitar Indonesia, tetapi Airlangga menegaskan ekspor tersebut bukan ditujukan ke Amerika Serikat.
"Jadi tidak benar ini menggunakan transshipment dari negara lain untuk memproses. Dan kedua, plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat," ujar Airlangga.
Dengan penjelasan tersebut, pemerintah menolak tuduhan bahwa Indonesia menjadi bagian dari skema pengalihan pengiriman barang China untuk menghindari tarif Amerika Serikat dan menilai kesimpulan laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi industri serta perdagangan Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
