Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) semakin penting untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat seiring meningkatnya kebutuhan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk mendukung kebijakan mandatori biodiesel B50.
Airlangga mengatakan Program PSR berjalan sejalan dengan pengembangan biodiesel yang telah memasuki tahapan B50 setelah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli.
"Program PSR ini sejalan dengan program biodiesel, dalam tahapan ini sudah mencapai B50 yang diluncurkan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tanggal 9 Juli yang lalu," kata Airlangga.
B50 Tingkatkan Kebutuhan CPO untuk Biodiesel
Menurut Airlangga, kebijakan B50 meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton per tahun menjadi 18 juta ton per tahun sehingga peningkatan produktivitas perkebunan sawit menjadi semakin penting.
"Kebijakan ini meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta (ton per tahun) menjadi Rp18 juta, sehingga program PSR ini menjadi penting karena untuk meningkatkan produktivitas daripada sawit," ungkapnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mempercepat pelaksanaan PSR serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor perkebunan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak Program Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Batch VI secara simbolis yang sekaligus mencakup kerja sama Program Pengembangan SDM Perkebunan.
Direktur Utama BPDP Eddy Abdurachman mengatakan PSR merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus mendorong kesejahteraan pekebun.
Program PSR dilaksanakan dengan mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif menggunakan benih unggul serta menerapkan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP).
BPDP dalam pelaksanaan PSR berperan mengelola dan menyalurkan dukungan pendanaan kepada kelembagaan pekebun sesuai ketentuan dengan melibatkan pemerintah daerah, perbankan mitra, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
PSR Jangkau 187.782 Pekebun
Sejak dilaksanakan pada 2016 hingga 19 Agustus 2026, Program PSR secara kumulatif telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas perkebunan mencapai 428.745 hektare.
Total dana yang telah disalurkan melalui Program PSR dalam periode tersebut mencapai Rp12,86 triliun.
Khusus sepanjang 2026, realisasi Program PSR mencapai 133 proposal yang mencakup lahan seluas 20.229 hektare dan melibatkan 10.403 pekebun.
Nilai dana yang telah disalurkan untuk Program PSR sepanjang 2026 mencapai Rp606 miliar.
"BPDP terus mendorong percepatan pelaksanaan PSR dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, tata kelola, serta kualitas pelaksanaan," kata Eddy.
BPDP Perkuat Pengembangan SDM Perkebunan
Selain melakukan peremajaan perkebunan, BPDP menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu fondasi penting dalam meningkatkan daya saing industri kelapa sawit nasional.
Sejak 2016, Program Pengembangan SDM Perkebunan melalui pendidikan dan pelatihan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 13.000 penerima beasiswa serta menjangkau lebih dari 32.000 penerima pelatihan dari berbagai daerah di Indonesia.
Pada 2026, BPDP meningkatkan kuota penerima program pendidikan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1 dengan dukungan 42 lembaga pendidikan mitra yang telah terpilih.
Nilai total kontrak untuk program pendidikan tersebut mencapai sekitar Rp891 miliar.
"Sinergi antara penguatan riset dan penyiapan SDM unggul diharapkan mampu menjadi fondasi bagi hilirisasi serta peningkatan daya saing industri sawit nasional dalam jangka panjang," ungkap Eddy.
- Penulis :
- Leon Weldrick
