Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025, sekaligus mencatatkan raihan WTP selama 18 tahun berturut-turut sejak 2008.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan kementerian.
“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI, Kemenko Perekonomian kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2025. Capaian ini merupakan opini WTP yang ke-18 secara berturut-turut sejak tahun 2008,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang dinilainya dilakukan secara profesional, independen, dan konstruktif.
Apresiasi turut diberikan kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
WTP Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola
Kemenko Perekonomian menegaskan opini WTP tidak hanya dipandang sebagai tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi momentum untuk terus memperbaiki tata kelola internal.
Kementerian berkomitmen segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan raihan WTP selama 18 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi seluruh unit kerja dalam menjaga integritas dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana publik.
“Capaian WTP secara beruntun selama 18 tahun ini mempertegas komitmen Kemenko Perekonomian bahwa pelaksanaan anggaran dan koordinasi kebijakan ekonomi selalu berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami memastikan setiap rekomendasi perbaikan dari BPK ditindaklanjuti secara cepat dan terukur demi mengoptimalkan kemanfaatan anggaran bagi masyarakat,” tutur Haryo.
Kemenko Perekonomian memastikan pelaksanaan anggaran dan koordinasi kebijakan ekonomi tetap berjalan beriringan dengan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Setiap rekomendasi perbaikan dari BPK juga akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur agar penggunaan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Fundamental Ekonomi dan Kebijakan Prioritas Diperkuat
Penguatan tata kelola internal tersebut berjalan seiring dengan kinerja perekonomian nasional yang disebut terus menunjukkan fundamental kuat di tengah berbagai tantangan.
Pertumbuhan ekonomi pada semester I tercatat sebesar 5,45 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,65 persen per Mei 2026.
Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 8,07 persen.
Pemerintah juga terus mendorong kemandirian energi, salah satunya melalui program B50, serta memperkuat diplomasi ekonomi melalui berbagai perjanjian dan kerja sama perdagangan dengan negara mitra.
Hingga Juli 2026, sebanyak 25 perjanjian perdagangan telah berlaku dan 13 kerja sama lainnya masih berada dalam tahap perundingan.
Dengan penguatan akuntabilitas tersebut, Kemenko Perekonomian optimistis dapat terus mengawal berbagai kebijakan prioritas pemerintah, mulai dari percepatan investasi, penguatan hilirisasi industri, hingga perlindungan daya beli masyarakat.
Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Arian Mesa
