Pantau - Pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal melalui Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Purbaya mengatakan APBN bukan semata-mata dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
"APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional," kata Menkeu.
Menurut Purbaya, keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal.
"RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN," tegas Menkeu.
Belanja Negara Rp4.097,2 Triliun, Defisit Dirancang 2,4 Persen PDB
RAPBN 2027 dirancang dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.426,0 triliun.
Defisit RAPBN 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus menyediakan ruang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.
Di tengah ketidakpastian dan risiko perekonomian global, pemerintah menempatkan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.
APBN juga berfungsi sebagai instrumen counter cyclical untuk mendorong perekonomian domestik dan mendukung berbagai agenda prioritas pembangunan.
Selain itu, APBN diarahkan menjadi katalis pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional dan satu program pendukung atau enabler yang secara keseluruhan mencakup 60 program kerja.
Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang meminta belanja negara semakin selektif dan diarahkan kepada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di sektor pendidikan, pemerintah akan mempercepat peningkatan kualitas melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, serta revitalisasi sekolah dan madrasah.
Peningkatan kualitas pembelajaran juga akan didukung melalui program Makan Bergizi Gratis.
Di sektor kesehatan, pemerintah akan memperluas pemerataan akses pelayanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah yang masih memiliki keterbatasan layanan dasar.
Agenda tersebut mencakup transformasi sistem kesehatan, optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, perluasan pemeriksaan kesehatan, dan revitalisasi rumah sakit.
Program perlindungan sosial akan diperkuat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Pembangunan infrastruktur akan dipercepat untuk memperkuat konektivitas, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah juga akan menata kembali infrastruktur di wilayah terdampak bencana serta menyediakan rumah murah, merenovasi rumah dengan sanitasi yang baik, dan menata permukiman serta lingkungan.
Pemerintah daerah turut didorong meningkatkan kualitas belanja dan memperkuat kemandirian fiskal guna mendukung otonomi daerah sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.
Pemerintah Perkuat Penerimaan dan Basis Perpajakan
Dari sisi pendapatan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan negara secara bertahap dan berkelanjutan agar tersedia ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pembangunan.
Strategi tersebut mencakup penguatan tata kelola sumber daya manusia, integrasi data, serta intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperluas basis perpajakan.
Kepatuhan dan pengawasan perpajakan juga akan ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pemerintah akan melakukan diversifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan peningkatan layanan kementerian/lembaga.
"Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif," jelas Menkeu.
Ekonomi 2027 Ditargetkan Tumbuh 6 Persen
Pemerintah menilai fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan stabil meski dinamika dan ketidakpastian global masih membayangi.
Risiko yang menjadi perhatian pemerintah meliputi perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju.
Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 5,29 persen, sedangkan secara keseluruhan pertumbuhan pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
Investasi tercatat tumbuh 6,87 persen, sementara konsumsi rumah tangga meningkat 5,06 persen dan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dalam mendukung berbagai program prioritas.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi antara lain ditopang penguatan sektor perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.
Pemerintah selanjutnya akan mendorong transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, mampu menciptakan nilai tambah, dan memiliki daya saing untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6 persen sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Menkeu.
Pemerintah memproyeksikan inflasi pada 2027 berada pada kisaran 2,5 persen dengan pengendalian melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, serta kelancaran distribusi komoditas pangan.
Nilai tukar rupiah pada 2027 diproyeksikan berada pada level Rp17.500 per dolar AS, sedangkan rata-rata yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9 persen.
Proyeksi tersebut akan didukung melalui sinergi kebijakan untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor, serta mengelola pembiayaan secara prudent.
"Berbagai strategi dan kebijakan fiskal dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut menegaskan arah kebijakan RAPBN tahun 2027 yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata," pungkas Menkeu.
Pemerintah menyambut baik dukungan DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Pemerintah juga mengapresiasi seluruh pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPR RI yang dinilai penting untuk menjaga APBN 2027 tetap kredibel, sehat, dan berkelanjutan sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta berbagai tantangan perekonomian nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
