Pantau - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, sedang menjajaki pengajuan pinjaman daerah tahap kedua kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menekankan pembangunan infrastruktur strategis harus dipersiapkan secara matang, termasuk dari aspek teknis dan pembiayaan.
"Kami ingin memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis dapat direncanakan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya," kata Adi Arnawa.
Pemkab Badung terus mematangkan rencana percepatan pembangunan infrastruktur strategis melalui skema pembiayaan inovatif dengan membangun komunikasi dan kerja sama bersama SMI.
Jalan Tembus Gatsu-Canggu Dikaji Gunakan Jalur Bawah Tanah
Salah satu proyek utama yang membutuhkan skema pembiayaan tersebut adalah kelanjutan pembangunan jalan tembus dari Jalan Gatot Subroto Barat menuju kawasan Canggu, Badung.
Dalam perencanaannya, Pemkab Badung menghadapi tantangan pada jalur Banjar Batu Culung, Kerobokan Kaja, karena kawasan yang masuk rencana proyek memiliki permukiman sangat padat.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Badung mempertimbangkan alternatif pembangunan jalan bawah tanah untuk menghindari potensi konflik sosial dalam proses pembebasan lahan.
Selain pembangunan jalan, Pemkab Badung memberikan perhatian terhadap peningkatan mobilitas akibat aktivitas pariwisata, terutama di koridor Gatot Subroto atau Gatsu-Canggu-Munggu.
Untuk membantu menangani kepadatan mobilitas di koridor tersebut, Pemkab Badung menyiapkan opsi penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Pemkab Badung juga menjajaki kemungkinan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan jalur express berbayar.
Meski jalur express berbayar dikembangkan, jalan eksisting yang selama ini digunakan masyarakat akan tetap dapat diakses secara gratis.
Retribusi ERP Disiapkan untuk Bantu Pengembalian Pinjaman
Skema jalan berbayar dirancang tidak hanya untuk membantu mengendalikan lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui konsep pembiayaan mandiri atau yield capture.
Dalam skema tersebut, penerimaan retribusi ERP direncanakan digunakan kembali untuk membantu pengembalian pinjaman pembangunan infrastruktur.
"Opsi ini dirancang untuk mengendalikan lalu lintas sekaligus menjadi skema pembiayaan mandiri atau yield capture di mana retribusi ERP yang akan digunakan kembali untuk mendukung pengembalian pinjaman infrastruktur," ungkap Adi Arnawa.
Kepala Divisi Pembiayaan Publik SMI Adri Asmoro menyatakan pihaknya terbuka untuk mendiskusikan berbagai alternatif pembiayaan bagi proyek infrastruktur Kabupaten Badung.
Penyusunan skema pembiayaan akan mempertimbangkan kapasitas fiskal Kabupaten Badung yang dinilai kuat seiring dengan pemulihan investasi.
SMI menilai Badung memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingginya aktivitas pariwisata.
Karakteristik setiap proyek dan kemampuan fiskal pemerintah daerah akan menjadi pertimbangan dalam menentukan skema pinjaman yang sesuai.
SMI juga menekankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap skema pembiayaan publik yang dibahas bersama Pemkab Badung.
"Kami terbuka untuk mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter proyek, kemampuan fiskal daerah, serta prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan publik," kata Adri.
Penjajakan pinjaman tahap kedua tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Badung pada 2027, khususnya proyek jalan strategis dan solusi transportasi untuk menghadapi peningkatan mobilitas di kawasan pariwisata.
- Penulis :
- Leon Weldrick
