Pantau - Pemerintah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan mengutamakan peningkatan kualitas anggaran serta menargetkan defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pengendalian defisit menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas APBN.
"Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran," ungkap Suahasil.
Secara keseluruhan, pemerintah akan memperkuat kualitas dan kesehatan APBN melalui pengelolaan fiskal yang efisien dan terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan program prioritas nasional.
Pendapatan Negara Ditargetkan Tumbuh 6,8 Persen
Dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp3.426 triliun.
Target tersebut tumbuh 6,8 persen dibandingkan proyeksi atau outlook APBN 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun.
Di dalam target pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan pada 2027 dipatok sebesar Rp2.908 triliun.
Angka itu meningkat 10,5 persen dibandingkan proyeksi penerimaan perpajakan APBN 2026 yang diperkirakan mencapai Rp2.631,4 triliun.
Suahasil menilai pertumbuhan penerimaan pajak tersebut berada pada tingkat yang baik untuk standar Indonesia.
Pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan inflasi 3 persen sehingga pertumbuhan nominal PDB diperkirakan berada di kisaran 9 persen.
Penerimaan pajak diharapkan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nominal PDB tersebut.
"Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9 persen, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu," kata Suahasil.
Belanja Negara Capai Rp4.097,2 Triliun
Dari sisi pengeluaran, belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun.
Rencana tersebut tumbuh 3,9 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun.
Pemerintah akan terus mendorong efisiensi belanja dengan tetap memastikan kebutuhan prioritas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi.
"Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas," ungkap Suahasil.
Sejumlah komponen belanja yang menjadi perhatian pemerintah mencakup perlindungan sosial, kebutuhan operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah (TKD).
Transfer ke Daerah Ditargetkan Rp735 Triliun
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan TKD mencapai Rp735 triliun.
Nilai tersebut meningkat 5,5 persen dibandingkan proyeksi APBN 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Kebijakan TKD dirancang dengan memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian belanja untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah.
Melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan defisit tersebut, pemerintah menargetkan APBN tetap sehat sekaligus mampu menopang pelaksanaan program-program prioritas nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
