Pantau - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong transformasi pengelolaan pelabuhan internasional dari berbasis status administratif menjadi berbasis fungsi dan kinerja guna memperkuat konektivitas perdagangan, efisiensi logistik, serta daya saing ekspor nasional.
Dewan Penasihat MTI Robby Kurniawan menilai posisi strategis Indonesia dalam jaringan perdagangan global perlu didukung sistem pelabuhan yang tidak sekadar mengandalkan status internasional.
"Indonesia perlu melakukan transformasi pengelolaan pelabuhan internasional dari pendekatan berbasis status administratif menuju pendekatan berbasis fungsi dan kinerja," kata Robby dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Robby yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) mengatakan masih terdapat kesenjangan antara jumlah pelabuhan berstatus internasional dengan fungsi dan kinerja aktualnya.
"Dari 144 pelabuhan berstatus internasional, pada 2025 hanya 73 pelabuhan atau 50,69 persen yang tercatat aktif melakukan ekspor. Sementara itu, hanya 63 pelabuhan atau 43,75 persen yang aktif melakukan impor," ujar Robby.
Arus perdagangan internasional Indonesia juga masih terkonsentrasi pada sejumlah pelabuhan utama sehingga menunjukkan kesenjangan antara status administratif, fungsi aktual, konektivitas, dan kinerja pelabuhan.
MTI Usulkan Model IIPEM untuk Pelabuhan Internasional
Hasil focus group discussion (FGD) dan riset merekomendasikan penerapan Integrated International Port Effectiveness Model (IIPEM) untuk menempatkan pelabuhan sebagai bagian dari jaringan nasional yang terintegrasi.
"Melalui IIPEM, kita tidak lagi hanya bertanya berapa banyak pelabuhan internasional yang kita miliki, tetapi apa fungsi yang harus dijalankan setiap pelabuhan, seberapa efektif fungsi tersebut dijalankan, dan bagaimana kontribusinya terhadap jaringan perdagangan nasional," tutur Robby.
IIPEM dibangun melalui enam kapabilitas strategis yang meliputi tata kelola pelabuhan, konektivitas maritim, integrasi kawasan belakang pelabuhan dan ekonomi, efisiensi operasional, fasilitasi perdagangan internasional, serta pelabuhan digital, berkelanjutan, dan tangguh.
Aspek konektivitas maritim meliputi pelayaran langsung, jaringan pelayaran, frekuensi layanan, serta integrasi koridor maritim.
Sementara itu, integrasi ekonomi mencakup keterhubungan pelabuhan dengan kawasan industri, kawasan ekonomi, sistem multimoda, serta basis muatan.
Efisiensi operasional meliputi produktivitas, utilisasi, waktu pelayanan, biaya, dan reliabilitas, sedangkan fasilitasi perdagangan mencakup kepabeanan, imigrasi, karantina, kesehatan pelabuhan, sistem pengajuan tunggal, manajemen risiko, serta integrasi data.
Hierarki Pelabuhan Diusulkan Berbasis Fungsi dan Jaringan
MTI juga mendorong penerapan hierarki pelabuhan berbasis fungsi dan jaringan dengan pengelompokan menjadi National Global Hub Port, International Gateway Port, International Specialized Port, International Supporting Port, serta Domestic Feeder & Consolidation Port.
Menurut Robby, posisi setiap pelabuhan dalam hierarki tersebut perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja, konektivitas, kekuatan kawasan belakang pelabuhan, basis muatan, serta kontribusinya terhadap perdagangan nasional.
"Indonesia tidak semata-mata membutuhkan lebih banyak pelabuhan berstatus internasional. Yang dibutuhkan adalah sistem pelabuhan yang tepat fungsi, saling terkoneksi, efisien, dan berbasis kinerja," tegas Robby.
Ia menilai efektivitas pelabuhan tidak cukup diukur berdasarkan produktivitas dermaga atau dwelling time, tetapi juga kemampuan sistem menekan biaya logistik, memperkuat konektivitas langsung, meningkatkan daya saing ekspor, serta mengurangi ketergantungan terhadap transshipment.
Transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global atau global supply chain.
"Transformasinya adalah dari administrative designation menuju functional effectiveness. Dari pelabuhan individual menuju jaringan yang terintegrasi. Dan dari orientasi infrastruktur menuju daya saing perdagangan," kata Robby.
- Penulis :
- Aditya Yohan
