Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembangunan infrastruktur di daerah tidak akan terganggu meskipun terdapat pemotongan dana bagi hasil (DBH), karena pemerintah menyediakan alternatif pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Purbaya menyampaikan kepastian tersebut saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis.
"Untuk memberi jalan keluar kepada pemerintah daerah yang ingin membangun infrastruktur betul, kami menyediakan dana lewat PT SMI," kata Purbaya.
Pemda Bisa Ajukan Pinjaman melalui PT SMI
Menurut Purbaya, pembiayaan melalui PT SMI memungkinkan pemerintah daerah tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur meskipun terjadi pemotongan DBH.
Dalam mekanismenya, pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman kepada PT SMI untuk membiayai proyek infrastruktur yang dibutuhkan.
Pembayaran pinjaman tersebut nantinya dapat dilakukan dengan memotong sebagian DBH yang menjadi hak pemerintah daerah.
Dengan skema tersebut, Purbaya menilai dana tetap dapat disalurkan kepada daerah sekaligus memastikan pemerintah daerah memperoleh infrastruktur yang dibutuhkan.
Ia menjelaskan pinjaman yang disalurkan PT SMI juga dapat dimonitor dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat diawasi.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun di daerah benar-benar terjamin.
Purbaya menilai PT SMI memiliki profesionalisme dalam melakukan penilaian secara teliti terhadap proyek-proyek yang akan memperoleh pembiayaan.
"Kita tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, profesional swastalah kira-kira, dengan teliti proyek-proyek yang mau dia jalankan. Jadi kita harapkan dengan approach seperti itu, daerah tidak kekurangan dana untuk membangun infrastrukturnya," ujar Purbaya.
Pemerintah berharap pendekatan pembiayaan melalui PT SMI dapat mencegah pemerintah daerah mengalami kekurangan dana untuk membangun infrastruktur.
Purbaya Ingatkan Risiko Surat Utang Daerah
Selain menawarkan skema pembiayaan melalui PT SMI, Purbaya mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati apabila berencana menerbitkan surat utang.
Kehati-hatian diperlukan karena ketidakmampuan pemerintah daerah membayar kewajibannya berpotensi memberikan dampak terhadap pemerintah pusat.
Purbaya mengingatkan kegagalan pemerintah daerah membayar utang pada akhirnya dapat membuat pemerintah pusat terkena imbas dan harus menanggung beban tersebut.
Ia mencontohkan persoalan utang pemerintah daerah yang pernah terjadi di Brazil dan Argentina sebagai gambaran risiko apabila kewajiban pembayaran tidak dapat dipenuhi.
"Kita harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Kalau tidak hati-hati kita seperti Brazil atau Argentina waktu itu, Brazil, ketika daerah tidak bisa bayar akhirnya guncang semua perekonomiannya," katanya menambahkan.
Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan kebijakan pembiayaan daerah agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko terhadap perekonomian secara lebih luas.
- Penulis :
- Arian Mesa
