Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta pemanfaatan dana lingkungan hidup sekitar Rp22 triliun yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) segera dipercepat untuk mendukung perlindungan lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan, termasuk Papua.
Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah BPDLH mengatakan pemerintah tengah membenahi tata kelola agar berbagai regulasi tidak menghambat pemanfaatan dana tersebut.
"Tidak boleh dana tersendat karena aturan, sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu. Dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan termasuk wilayah Papua," kata Zulhas.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan (PAPEDA) Summit 2026 di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9).
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Dana Lingkungan Hidup
Pemerintah sebelumnya menyebut dana lingkungan hidup yang dikelola BPDLH mencapai sekitar 1,33 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp22 triliun.
Pemerintah berupaya mempercepat pemanfaatan dana tersebut melalui penguatan tata kelola sehingga pembiayaan dapat digunakan untuk mendukung perlindungan lingkungan sekaligus masyarakat di sekitar kawasan.
Pembenahan tata kelola itu merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
Salah satu ketentuan dalam regulasi tersebut menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Komite Pengarah BPDLH.
Di tengah upaya mempercepat pemanfaatan dana BPDLH, pemerintah juga telah menyalurkan dana melalui sejumlah program lingkungan hidup.
Pada Agustus 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempercepat penyaluran dana sebesar Rp253,1 miliar.
Dana tersebut merupakan pembayaran berbasis hasil atau Results-Based Payment (RBP) untuk program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) yang mendapatkan dukungan dari Green Climate Fund (GCF).
Dana Rp253,1 miliar tersebut disalurkan kepada 10 provinsi, termasuk tiga wilayah di Papua, yakni Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat implementasi proyek RBP REDD+ GCF telah berlangsung sejak Agustus 2023.
Hingga Juli 2026, BPDLH telah menyalurkan lebih dari Rp500 miliar kepada para penerima manfaat melalui proyek tersebut.
Jumlah dana yang telah disalurkan itu setara dengan sekitar 37 persen dari keseluruhan alokasi proyek RBP REDD+ GCF.
Secara keseluruhan, sebanyak 24 provinsi telah memperoleh dukungan pembiayaan melalui program tersebut.
Zulhas Tekankan Manfaat Pembangunan untuk Masyarakat Papua
Dalam PAPEDA Summit 2026, Zulhas juga menekankan pembangunan Papua harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat adat.
"Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua," ujar Zulhas.
PAPEDA Summit 2026 berlangsung di Sorong pada 2-4 September 2026 dengan mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk membahas pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
- Penulis :
- Shila Glorya
