Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menjadi prioritas melalui penguatan distribusi energi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan Muna Barat merupakan salah satu daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat sekaligus menunjang aktivitas perekonomian daerah.
Pemenuhan kebutuhan tersebut akan dilakukan melalui sinergi BPH Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
Distribusi dan Penambahan SPBU Akan Dievaluasi
BPH Migas bersama Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan mengevaluasi kondisi geografis daerah untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan distribusi, penambahan penyaluran, maupun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Evaluasi ke depan ini, kita dengan Pak Bupati (Muna Barat La Ode Darwin), Pak Dirjen Migas (Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman), sama-sama menelaah geografis Muna Barat, mana yang perlu dilakukan penguatan, penambahan penyaluran atau SPBU agar accessibility masyarakat lebih cepat dan lebih baik," kata Wahyudi di Muna Barat, Sabtu.
BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat sebelumnya telah menggelar rapat untuk membahas kebutuhan BBM subsidi di daerah tersebut.
Wahyudi menjelaskan dinamika geopolitik global dan disparitas harga energi membuat keberadaan BBM subsidi yang dikompensasi negara semakin penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
BPH Migas selanjutnya akan melakukan pemetaan secara lebih terperinci bersama pemerintah daerah untuk mengetahui wilayah dan kelompok masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan BBM subsidi.
"Kami nanti akan lebih mendetailkan dengan Bapak Bupati (Muna Barat), titik-titik mana, masyarakat mana yang belum dapat dilayani BBM subsidi (yang) dikompensasi negara ini," ujarnya.
Kebutuhan riil BBM masyarakat Muna Barat mencakup Pertalite dan solar untuk berbagai kegiatan, sedangkan sebagian masyarakat juga masih membutuhkan minyak tanah.
Solar antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan, angkutan air, pompa air, dan angkutan darat.
BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berkomitmen mengawal operasional distribusi sekaligus mengevaluasi administrasi agar penyaluran BBM bersubsidi berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
Wahyudi juga meminta Pertamina Patra Niaga mempercepat realisasi alokasi BBM tahun berjalan serta memberikan perhatian khusus kepada Muna Barat apabila diperlukan penyesuaian distribusi hingga akhir tahun.
BPH Migas turut membuka peluang penambahan titik penyalur melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk memperluas akses masyarakat sekaligus mengurangi antrean BBM.
Pengawasan BBM Subsidi Diperkuat
BPH Migas meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat pengawasan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
Wahyudi menilai subsidi dan kompensasi BBM merupakan bentuk dukungan besar pemerintah kepada masyarakat sehingga pemanfaatannya perlu dijaga melalui pengawasan, evaluasi, dan pembenahan distribusi.
Evaluasi penyaluran akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan Pertamina Patra Niaga sebagai pihak penyalur.
BPH Migas juga menyiapkan konsep distribusi khusus bagi wilayah kepulauan di Muna Barat untuk mencegah praktik jual beli BBM subsidi sekaligus memastikan harga dan volume BBM tetap terjangkau masyarakat.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan BPH Migas, termasuk mempertimbangkan pembentukan subpenyalur di wilayah kepulauan.
"Saya cukup berterima kasih kepada Pak Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan dari Pertamina, hari ini sudah merespons lebih cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang disampaikan kepada Pak Dirjen dan Pak Kepala BPH Migas dan pihak Pertamina. Jadi ini menjadi langkah yang betul-betul progresif yang dilakukan," kata Darwin.
Darwin menilai kolaborasi BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dapat menghasilkan sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kebutuhan Pertalite dan Solar Jauh di Atas Pasokan
Pemerintah Kabupaten Muna Barat selanjutnya akan memetakan kebutuhan BBM serta membahas kemungkinan penambahan SPBU penyalur.
"Dan ini menjadi harapan kami dari masyarakat Kabupaten Muna Barat seperti yang disampaikan Kepala BPH Migas tadi bahwa nanti kami akan melakukan pemetaan terkait dengan kebutuhan kemudian apa perlu penambahan SPBU penyalur, itu nanti akan kami diskusikan," katanya.
Pemerintah daerah juga akan membahas fasilitas penyaluran yang perlu ditambah serta mengevaluasi kecukupan kuota BBM yang tersedia.
"Kami akan rapatkan sehingga nanti kami bisa memutuskan apa yang akan kami tambah, kemudian kuotanya apakah masih cukup atau ditambah itu nanti akan kami tindak lanjuti dalam satu, dua minggu ke depan," tambah Darwin.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat melaporkan adanya kesenjangan cukup besar antara kebutuhan masyarakat dan pasokan BBM subsidi yang diterima daerah.
Kebutuhan Pertalite di Muna Barat tercatat sekitar 14 juta liter per tahun, sementara pasokan yang diterima hanya lebih dari 2 juta liter per tahun.
Kebutuhan solar subsidi dilaporkan mencapai sekitar 17 juta liter per tahun, sedangkan pasokan yang diterima hanya lebih dari 2 juta liter per tahun.
Kebutuhan minyak tanah mencapai sekitar 8 juta liter per tahun, sementara pasokan yang diterima hanya lebih dari 2 juta liter per tahun.
Kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut berupa penguatan distribusi, evaluasi kuota, serta kemungkinan penambahan titik penyalur BBM di Muna Barat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
