Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan lima program utama Kementerian Keuangan pada 2027 untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan sekaligus menjalankan perannya sebagai instrumen pembangunan dan pelindung perekonomian masyarakat.
"APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Strategi ekonomi dan fiskal 2027 diarahkan untuk mendorong ekonomi "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat" melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi.
Kebijakan tersebut meliputi percepatan transformasi ekonomi pada aktivitas bernilai tambah tinggi, peningkatan efektivitas program unggulan, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta dukungan kepada petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
Kemenkeu Siapkan Lima Program Utama
Kemenkeu menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 melalui Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen.
Kelima program itu ditujukan untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
Pelaksanaannya akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Pada bidang kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi serta debottlenecking untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri strategis.
Pengelolaan penerimaan negara diarahkan pada integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, peningkatan lifting migas, serta penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan perpajakan.
Digitalisasi dan Pembiayaan Infrastruktur Diperkuat
Dari sisi belanja negara, Kemenkeu akan memperkuat pengelolaan keuangan pusat dan daerah melalui modernisasi sistem penganggaran serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, pemerintah akan mendukung kemandirian energi melalui penjaminan pemerintah, mempercepat investasi infrastruktur dengan pembiayaan kreatif, serta mengoptimalkan Barang Milik Negara.
Transformasi digital juga menjadi bagian dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 melalui pengembangan Indonesia National Single Window, penguatan Coretax System, Smart Customs and Excise System, sistem penanganan tindak pidana perpajakan, dan digitalisasi proses bisnis melalui Office Automation Kemenkeu.
Kemenkeu menyatakan perbaikan pengelolaan keuangan negara akan dilanjutkan pada 2027 dengan berlandaskan kinerja yang telah dibangun sepanjang 2026.
Rencana kerja tersebut diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
