Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan anggaran sebesar Rp350,2 miliar pada 2026 untuk mempercepat pemulihan 113.292 UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M Makhrisyafrisal mengatakan dukungan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk memulihkan aktivitas usaha yang terganggu akibat bencana, tetapi juga memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha agar pelaku UMKM kembali produktif.
"Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka dapat kembali produktif dan berkembang," ungkap Makhrisyafrisal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara hibrida pada Senin, 7 September 2026.
Rp340,63 Miliar Dialokasikan untuk Rehabilitasi Usaha Mikro
Dari total anggaran Rp350,2 miliar, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp340,63 miliar melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro.
Bantuan tersebut menyasar 113.292 pengusaha mikro terdampak bencana dengan nilai bantuan sebesar Rp3 juta untuk setiap usaha.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendukung pemulihan aktivitas usaha setelah terdampak bencana.
Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi.
Anggaran itu antara lain digunakan untuk memperbaiki satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang terdampak bencana serta pengadaan mesin distilasi.
Kementerian UMKM juga akan menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan mesin pembuatan bata ringan.
Pemerintah turut menyediakan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang ditargetkan menjangkau 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha.
Program tersebut mencakup pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana, serta perluasan akses pasar bagi UMKM.
Kementerian UMKM juga akan mengembangkan halaman web khusus bernama UMKM Sumatera Bangkit Bersama sebagai sarana promosi sekaligus membantu memperluas akses pasar produk UMKM terdampak bencana.
Klinik UMKM Bangkit Hadir di Lima Wilayah Aceh
Dukungan pemulihan juga diberikan melalui program Klinik UMKM Bangkit dengan anggaran sebesar Rp2,16 miliar.
Layanan Klinik UMKM Bangkit akan tersedia di lima titik, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh.
Klinik tersebut akan menjadi wadah pelayanan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM yang terdampak bencana.
Melalui layanan itu, pelaku UMKM dapat memperoleh informasi, konsultasi, serta berbagai bentuk fasilitasi yang dibutuhkan selama proses pemulihan kegiatan usaha.
Pemerintah Daerah Diminta Verifikasi UMKM Terdampak
Kementerian UMKM meminta pemerintah daerah berperan aktif mengidentifikasi, mendata, dan memverifikasi pelaku UMKM yang terdampak bencana.
Verifikasi diperlukan untuk memastikan pengusaha yang diusulkan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sebelum pemerintah daerah mengajukannya untuk memperoleh dukungan pemulihan.
"Data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada UMKM yang sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan," ungkap Makhrisyafrisal.
Secara keseluruhan, anggaran Rp350,2 miliar diarahkan untuk bantuan rehabilitasi usaha mikro, pengadaan sarana produksi, pemberdayaan dan pendampingan, serta penyediaan Klinik UMKM Bangkit guna mempercepat pemulihan UMKM terdampak bencana di Aceh.
- Penulis :
- Shila Glorya
