Pantau - Inggris bersiap menerapkan larangan resmi perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari peningkatan tekanan terhadap perluasan permukiman, berdasarkan laporan media Inggris pada Senin.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband diperkirakan akan mengumumkan "perubahan besar" dalam hubungan antara Inggris dan Israel.
Perubahan kebijakan tersebut diperkirakan mencakup larangan perdagangan barang dan jasa tertentu yang berasal dari permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Larangan itu juga disebut akan mencakup pembiayaan serta iklan yang berkaitan dengan barang dan jasa dari wilayah tersebut.
Proyek E1 Dorong Perubahan Kebijakan Inggris
Menurut The Guardian, kebijakan tersebut ditujukan untuk menghentikan perluasan permukiman yang dinilai dapat menghilangkan peluang terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.
Sementara itu, The Independent melaporkan perubahan kebijakan Inggris dipercepat oleh perkembangan proyek E1.
Proyek E1 merupakan koridor strategis yang disebut dirancang untuk memutus hubungan antara bagian utara dan selatan Tepi Barat yang diduduki.
Miliband menyebut perluasan tersebut sebagai "tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak."
Perkembangan itu disebut mendorong Inggris melakukan intervensi secara lebih aktif untuk mempertahankan kemungkinan terwujudnya solusi dua negara.
Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina pada September 2025 dan bergabung dengan lebih dari 140 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah memberikan pengakuan serupa.
Miliband juga diperkirakan akan menggunakan "bahasa yang lebih tegas" dibandingkan para pendahulunya ketika membahas kondisi kemanusiaan di Gaza.
Berdasarkan sejumlah laporan, pernyataan pemerintah Inggris diperkirakan akan menegaskan bahwa militer Israel, "atas nama keamanan, menerapkan kontrol yang tidak perlu" terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.
Pemerintah Inggris juga dilaporkan masih membuka kemungkinan bergabung dengan gugatan hukum yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda.
Meski demikian, menurut The Guardian, paket kebijakan yang sedang dipersiapkan Inggris diperkirakan tidak akan menggunakan istilah genosida.
Inggris Siapkan Langkah Komprehensif di Tengah Lonjakan Kekerasan
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham pada Senin mengecam perluasan permukiman ilegal tersebut dan berjanji pemerintah akan segera mengambil "langkah-langkah komprehensif."
Rencana kebijakan itu muncul di tengah data Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai meningkatnya kekerasan oleh warga Israel di wilayah pendudukan.
Berdasarkan data PBB yang dikutip dalam laporan, kekerasan tersebut telah mencapai "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya."
Sepanjang 2026 tercatat lebih dari 1.400 serangan yang menimbulkan korban atau mengakibatkan kerusakan properti di wilayah pendudukan.
Saat ini disebut terdapat sekitar 750.000 warga Israel yang tinggal di 516 permukiman dan pos terdepan ilegal di wilayah pendudukan.
Warga di permukiman tersebut juga disebut melakukan upaya hampir setiap hari untuk menggusur warga Palestina dari tanah mereka.
Rencana larangan perdagangan menjadi bagian dari upaya Inggris meningkatkan tekanan terhadap perluasan permukiman sekaligus mempertahankan peluang terwujudnya solusi dua negara.
- Penulis :
- Leon Weldrick
