HOME  ⁄  Ekonomi

SUN Energy Dorong Regulasi Adaptif agar Target EBT 100 GW dan Investasi Energi Bersih Tercapai

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

SUN Energy Dorong Regulasi Adaptif agar Target EBT 100 GW dan Investasi Energi Bersih Tercapai
Foto: Chief Executive Officer SUN Energy Emmanuel Jefferson dalam acara BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa 8/9/2026 (sumber: ANTARA/Fitra Ashari)

Pantau - Chief Executive Officer SUN Energy Emmanuel Jefferson menilai target pemerintah mengembangkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 gigawatt (GW) perlu ditopang regulasi yang lebih adaptif, insentif, serta skema pembiayaan yang kompetitif.

Menurut Jefferson, regulasi perlu mampu mengakomodasi tingginya permintaan energi bersih dari sektor industri agar peluang investasi yang telah terbentuk dapat direalisasikan.

Permintaan terhadap pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), khususnya dari sektor swasta, disebut mengalami pertumbuhan signifikan.

Namun, tingginya minat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena masih terdapat keterbatasan regulasi, termasuk kuota PLTS atap.

Permintaan PLTS Lebih Tinggi daripada Kuota

Jefferson mengatakan pengembang kerap harus meminta calon pelanggan menunggu hingga siklus kuota PLTS berikutnya karena jumlah permintaan lebih besar dibandingkan kapasitas yang tersedia.

"Jadi antrean orang pengen pakai atap itu lebih tinggi daripada kuota yang tersedia, bagaimana regulasi beradaptasi untuk mengakomodir demandnya, jadi itu regulasi bagaimana memfasilitasi dan termasuk juga insentif," ungkap Jefferson.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya kebijakan yang terus beradaptasi dengan perkembangan permintaan energi bersih di sektor industri.

Di sisi lain, sebagian perusahaan telah mendapatkan target penggunaan energi bersih dari kantor pusat mereka di luar negeri sehingga membutuhkan akses terhadap energi terbarukan di Indonesia.

Jefferson menilai kondisi itu menjadi tantangan dalam mengejar target pengembangan EBT karena permintaan dari sektor swasta sebenarnya sudah terbentuk.

Karena itu, target kapasitas energi bersih pemerintah dinilai perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan sektor swasta.

Selain penyempurnaan regulasi, pemerintah juga dinilai masih perlu memberikan insentif untuk mendorong elektrifikasi pada sektor yang selama ini bergantung pada energi fosil.

Salah satu contohnya adalah industri pertambangan yang ingin mengganti kendaraan operasional berbahan bakar diesel dengan kendaraan listrik.

"Kalau industri pertambangan mau ganti mobil dari diesel ke listrik, belum ada insentifnya. Jadi buat mereka juga belum cukup dorongannya, bisa didorong lagi," kata Jefferson.

Depresiasi Rupiah dan Suku Bunga Tekan Kelayakan Proyek

Dari sisi pembiayaan, SUN Energy melihat minat investor internasional terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia sebenarnya cukup besar.

SUN Energy mengaku telah bertemu dengan calon investor dari China, Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa, dan berbagai wilayah lainnya.

Tantangan utamanya adalah memastikan proyek energi terbarukan mempunyai tingkat keekonomian dan struktur risiko yang membuatnya layak mendapatkan pembiayaan.

Tantangan tersebut semakin besar ketika suku bunga meningkat dan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan belanja modal proyek, sedangkan kenaikan suku bunga turut memperbesar beban pembiayaan.

Kondisi itu berpotensi membuat proyek yang sebelumnya layak secara finansial menjadi tidak lagi menarik untuk mendapatkan pembiayaan.

"Capex yang sama tahun lalu, tahun ini sudah naik 30 persen karena depresiasi saja. Dan dengan suku bunga naik, banyak proyek yang tadinya bankable bisa jadi tidak bankable," ujar Jefferson.

Insentif Berbasis Kinerja Jadi Opsi

Untuk memperkuat keekonomian proyek EBT, SUN Energy mendorong inovasi dalam skema pemberian insentif.

Salah satu skema yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian insentif berdasarkan kinerja pembangkit.

Melalui mekanisme tersebut, pembangkit yang mampu mempertahankan performa dan memasok energi secara optimal dapat memperoleh insentif lebih besar.

Jefferson mencontohkan Australia yang memberikan insentif kepada pembangkit berdasarkan kinerjanya dalam memasok listrik ke jaringan.

Menurut Jefferson, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia dalam merancang kebijakan untuk mempercepat investasi energi terbarukan.

SUN Energy menilai percepatan pengembangan EBT tidak cukup hanya mengandalkan penetapan target kapasitas.

Keberhasilan mencapai target EBT juga dinilai bergantung pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mempertemukan tingginya permintaan industri, kepastian regulasi, pemberian insentif, dan pembiayaan yang kompetitif.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026