Pantau - Jarak distribusi BBM dari Pontianak menuju Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), dapat mencapai sekitar 700 kilometer. Kondisi geografis tersebut membuat biaya angkut meningkat dan mendorong Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Gulam Mohamad Sharon mencari alternatif distribusi.
Sharon menilai pengembangan biodiesel B50 dapat menjadi salah satu solusi. Produksi biodiesel di dekat wilayah kebutuhan dinilai berpotensi memangkas jarak angkut sekaligus biaya distribusi.
Persoalan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Selasa (8/9/2026).
Menurut Sharon, masalah distribusi BBM di Kalbar sangat dirasakan masyarakat di daerah pemilihannya. Sejumlah wilayah masih bergantung pada pasokan dari Pontianak.
“Terutama di dapil saya di Kalbar. Saat sekarang ini BBM tidak bisa masuk, jadi semuanya di-cover dari Pontianak,” ujar Sharon dalam rapat tersebut.
Ia mencontohkan pengiriman BBM dari terminal Pontianak menuju Sintang, Melawi, Sanggau, hingga Kapuas Hulu. Jarak yang panjang membuat kebutuhan biaya transportasi semakin besar.
Situasi tersebut semakin rumit ketika kondisi sungai surut. Jalur distribusi tertentu menjadi lebih sulit dilalui sehingga pasokan BBM ke sejumlah wilayah ikut terdampak.
B50 Dinilai Tekan Biaya
Sharon melihat Kalimantan Barat memiliki potensi bahan baku untuk mendukung pengembangan biodiesel. Kabupaten Sintang, misalnya, memiliki sekitar 12 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO dalam jumlah besar.
Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk mendekatkan sumber produksi biodiesel dengan wilayah distribusi. Dengan begitu, BBM tidak seluruhnya harus dikirim dari pusat distribusi di Pontianak.
“Dengan adanya B50 dan ini bisa disalurkan di depot Sintang, ini jadi salah satu solusi karena bisa mengurangi biaya transportasi,” katanya.
Sharon mendorong EBTKE menyiapkan teknologi pengolahan biodiesel yang efisien. Ia mengusulkan fasilitas produksi dapat ditempatkan di sejumlah depot atau kabupaten sesuai kebutuhan distribusi.
“Kalau bisa nanti EBTKE punya mesin yang efisien untuk mengubah ini, bisa di tiap depot atau di tiap kabupaten, di titik-titik sebarannya,” ujarnya.
Menurut Sharon, pendekatan tersebut tidak hanya relevan untuk distribusi BBM di Kalbar. Wilayah Kalimantan lainnya juga menghadapi tantangan serupa akibat kondisi geografis dan musim.
“Ini bukan hanya terjadi di Kalbar. Ini terjadi juga di Kalteng, Kaltim pada saat musim kemarau agak sulit untuk mendistribusikan BBM-nya,” tuturnya.
Kuota SPBU Perlu Diatur
Selain biaya logistik, Sharon menyoroti mekanisme pengaturan kuota BBM hingga tingkat SPBU. Ia mengusulkan pembagian kewenangan antara BPH Migas dan Pertamina diperjelas.
Menurut dia, BPH Migas cukup menetapkan pengaturan hingga tingkat kabupaten atau kecamatan. Sementara itu, Pertamina dapat mengelola distribusi hingga masing-masing SPBU.
“Saya mengusulkan ini dikembalikan lagi ke Pertamina. Jadi cukup BPH itu sampai kabupaten saja atau kecamatan. Sisanya per titik SPBU itu nanti bisa dilakukan oleh Pertamina sendiri,” ujarnya.
Sharon menilai Pertamina memiliki jaringan serta infrastruktur distribusi yang lebih lengkap hingga tingkat daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat mempermudah koordinasi ketika kebutuhan BBM di setiap SPBU berubah.
Ia juga menyoroti persoalan komunikasi ketika terjadi kekurangan BBM di lapangan. Masyarakat, menurutnya, lebih sering menyampaikan keluhan kepada Pertamina meski pengaturan kuota berada dalam kewenangan BPH Migas.
“Kalau ada demo, ada kekurangan minyak, yang kena demo ini Pertamina. Masyarakat itu enggak tahu itu BPH Migas,” katanya.
Produksi Dekat Titik Distribusi
Sharon berharap pengembangan B50 berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola distribusi. Produksi yang lebih dekat dengan titik kebutuhan dapat mengurangi beban logistik di wilayah dengan jarak tempuh panjang.
Ia juga mendorong koordinasi antara EBTKE, Pertamina, dan BPH Migas agar persoalan pasokan tidak hanya ditangani setelah terjadi kelangkaan.
Menurut Sharon, kombinasi pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal dan pengaturan distribusi yang lebih fleksibel dapat membantu pemerataan pasokan energi di Kalimantan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
