Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum menetapkan besaran anggaran untuk rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menyebut angka kebutuhan anggaran sebesar Rp11 triliun yang sebelumnya beredar masih sebatas proyeksi dan belum menjadi keputusan pemerintah.
“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” ungkap Purbaya.
Proyeksi 200 Juta Penerima Masih Dihitung
Proyeksi kebutuhan anggaran sekitar Rp11 triliun sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan perkiraan sekitar 200 juta penduduk menjadi sasaran program.
Dengan asumsi tersebut, Airlangga memperkirakan pemerintah membutuhkan anggaran sekitar 600 juta dolar AS atau setara sekitar Rp11 triliun.
Namun, Purbaya menilai jumlah penerima program seharusnya tidak mencapai 200 juta orang karena sasaran utamanya diarahkan kepada masyarakat berusia 17 tahun yang baru memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Adapun perlakuan terhadap masyarakat yang sebelumnya telah memiliki rekening bank disebut belum menjadi pembahasan pemerintah.
Purbaya menegaskan angka mengenai jumlah penerima maupun kebutuhan anggaran yang beredar saat ini masih berupa perhitungan kasar sehingga harus dikaji kembali secara lebih rinci.
“Yang jelas itu semua angka masih kasar. Nanti setelah itu dihitung betul seperti apa. 200 juta (masyarakat), berarti (sekitar) 80 juta yang di bawah 17 tahun. Kita lihat seperti apa penduduknya, saya belum lihat,” ungkap Purbaya.
Program Diperkirakan Mulai Tahun Depan
Purbaya belum dapat memastikan waktu implementasi program pembukaan rekening massal tersebut, meski cadangan fiskal pemerintah dinilai cukup memadai untuk mendukung pelaksanaannya.
Ia menilai kecil kemungkinan program diterapkan pada 2026 karena anggaran tahun berjalan telah ditetapkan dan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan semakin terbatas.
Menurut Purbaya, program tersebut seharusnya mulai dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah pemerintah menyelesaikan berbagai persiapan teknis.
Persiapan itu antara lain meliputi penggabungan dan penyelarasan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data perbankan serta Bank Indonesia (BI).
“Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dan Bank Indonesia (BI). Itu perlu waktu untuk merapikan itu semua, nggak langsung besok siap,” kata Purbaya.
BRI dan BSI Disiapkan untuk Pembukaan Rekening
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening secara massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menurut Purbaya, rekening melalui BSI akan diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat di Aceh, sedangkan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya direncanakan menggunakan rekening BRI.
Rencana pembukaan rekening secara massal tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.
Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
