Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap tiga secara bertahap pada 2027 untuk mengoptimalkan kapasitas peserta didik sekaligus menjaga keberlanjutan program sesuai kemampuan anggaran pemerintah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pembangunan secara bertahap dengan peningkatan kapasitas peserta didik dari semula 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa pada setiap lokasi satuan pendidikan.
"Skenario ini diharapkan dapat menambah jumlah output lokasi dari 37 unit menjadi 60, bahkan bisa sampai dengan 100 sesuai dengan kapasitas yang disepakati," ungkap Kuswara.
Dengan skenario tersebut, jumlah lokasi Sekolah Rakyat yang dapat dibangun diharapkan meningkat dari sekitar 37 unit menjadi 60 unit, bahkan mencapai 100 unit sesuai kapasitas yang disepakati.
Kebutuhan Anggaran Sekolah Rakyat Melonjak
Peningkatan kapasitas peserta didik dari 1.080 menjadi 2.520 siswa per lokasi berdampak terhadap kebutuhan pembangunan serta penyesuaian sarana dan prasarana.
Perubahan kapasitas tersebut juga menyebabkan kebutuhan anggaran khusus program Sekolah Rakyat meningkat signifikan dari sebelumnya Rp29,512 triliun menjadi sekitar Rp82,728 triliun.
Kementerian PU saat ini masih melakukan pembahasan secara intensif mengenai berbagai alternatif agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan sesuai target.
Adapun kebutuhan anggaran keseluruhan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian PU pada 2027 setelah adanya usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai Rp104,091 triliun.
"Kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp104,091 triliun. Sementara pagu anggaran (DJPS) yang tersedia sebesar Rp32,57 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp71,521 triliun," kata Kuswara.
Angka Rp104,091 triliun tersebut merupakan kebutuhan anggaran keseluruhan DJPS Kementerian PU pada 2027, bukan hanya anggaran pembangunan Sekolah Rakyat.
Khusus untuk Sekolah Rakyat, kebutuhan anggaran meningkat dari Rp29,512 triliun menjadi Rp82,728 triliun setelah muncul usulan peningkatan kapasitas dari Kementerian Sosial.
Pagu Rp32,57 Triliun, Sekolah Rakyat Dapat Alokasi Terbesar
Pagu anggaran DJPS Kementerian PU untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp32,57 triliun atau meningkat Rp1,037 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp31,533 triliun.
Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar sebesar Rp26,302 triliun diberikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Anggaran itu ditargetkan untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat tahap tiga menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract (MYC) 2026–2027.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk uang muka pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat tahap empat melalui skema MYC 2027–2028.
Kuswara menjelaskan, output pembangunan Sekolah Rakyat tahap empat tersebut baru akan dihitung pada 2028.
Selain Sekolah Rakyat, DJPS mengalokasikan Rp2,5 triliun untuk revitalisasi sebanyak 471 unit sekolah keagamaan.
Anggaran sebesar Rp1,951 triliun dialokasikan untuk kegiatan MYC, sedangkan Rp1,156 triliun disiapkan untuk penanganan bencana di Sumatera.
DJPS juga mengalokasikan Rp456 miliar untuk dukungan manajemen dan Rp205 miliar untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan.
Kekurangan Anggaran Mencapai Rp71,521 Triliun
Total kebutuhan awal anggaran DJPS pada 2027 berdasarkan surat Menteri PU tertanggal 22 Mei 2026 mencapai Rp50,876 triliun.
Pada tahap pagu indikatif, anggaran yang tersedia sebesar Rp31,533 triliun sehingga terdapat kekurangan atau backlog sebesar Rp19,353 triliun.
Alokasi pada tahap pagu anggaran kemudian meningkat menjadi Rp32,57 triliun sehingga backlog sempat berkurang menjadi Rp18,306 triliun.
Namun, setelah adanya usulan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial, kebutuhan anggaran keseluruhan DJPS melonjak menjadi sekitar Rp104,091 triliun.
Dengan pagu anggaran tetap sebesar Rp32,57 triliun, backlog kebutuhan anggaran DJPS pada 2027 meningkat menjadi Rp71,521 triliun.
- Penulis :
- Arian Mesa
