Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Tiongkok memperkuat kerja sama teknologi di sektor perumahan untuk mendukung penyediaan hunian yang aman, layak, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan kedua pihak sekitar dua bulan sebelumnya.
"Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Kerja sama itu antara lain membahas pengembangan teknologi pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk agar dapat menghasilkan hunian yang aman dan terjangkau.
Teknologi Disesuaikan dengan Kondisi Indonesia
Maruarar menjelaskan pihak Tiongkok terlebih dahulu akan mempelajari kondisi lahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum menentukan teknologi yang akan diterapkan.
"Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok," katanya.
Salah satu fokus pembahasan adalah pemanfaatan dan alih teknologi pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk.
Teknologi tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia agar pembangunan hunian dapat berlangsung secara aman, efisien, dan terjangkau.
Kerja sama juga diarahkan untuk memberikan dampak terhadap perekonomian nasional dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), produk dalam negeri, serta tenaga kerja Indonesia.
"Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja," ujar Maruarar.
Tim Bersama Dibentuk untuk Bahas Regulasi hingga Lahan
Pembahasan kerja sama dilakukan setelah Maruarar bertemu Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong untuk menindaklanjuti kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Perumahan RRT.
Kedua pihak sepakat membentuk tim bersama yang akan membahas aspek regulasi, lahan, teknologi, hingga skema pelaksanaan pembangunan.
Tim tersebut melibatkan jajaran Kementerian PKP, antara lain Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim bersama selanjutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan survei terhadap lokasi lahan yang berpotensi dikembangkan.
Hasil kerja tim dijadwalkan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026.
Wang Lutong menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama Tiongkok dengan Indonesia di bidang perumahan, termasuk melalui pertukaran pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan serta pembangunan hunian.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
