Pantau - Pemerintah menjalankan program hilirisasi dan peremajaan perkebunan kakao rakyat periode 2025–2027 untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pasokan bahan baku industri, serta mendongkrak nilai tambah komoditas kakao nasional.
Program tersebut menyasar total 247.260 hektare lahan kakao milik petani melalui peremajaan tanaman tua dan perluasan areal perkebunan.
Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian Ebi Rulianti mengatakan program itu diperlukan karena posisi Indonesia sebagai produsen kakao dunia mengalami penurunan cukup drastis.
Indonesia yang sebelumnya berada di posisi ketiga produsen kakao dunia kini turun ke urutan ketujuh dengan produksi sekitar 200 ribu ton.
Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah banyaknya tanaman kakao rakyat yang telah berumur tua sehingga mengalami penurunan produktivitas.
Produktivitas kakao nasional saat ini rata-rata hanya sekitar 700–800 kilogram per hektare, sedangkan sejumlah negara lain mampu mencapai sekitar 1,5 ton per hektare.
Pemerintah Targetkan Peremajaan 102.488 Hektare pada 2026
"Ada dua program utamanya yakni peremajaan kakao rakyat dan perluasan lahan kakao," katanya dalam webinar Hari Kakao Nasional: Momentum Mendorong Hilirisasi untuk Kesejahteraan Petani.
Pada 2025, pemerintah telah merealisasikan perluasan areal perkebunan kakao sekitar 200 hektare dan peremajaan kebun seluas 4.066 hektare.
Program tersebut akan diperluas secara signifikan pada 2026 dengan target perluasan areal perkebunan kakao sekitar 71.722 hektare.
Pada tahun yang sama, pemerintah menargetkan peremajaan perkebunan kakao rakyat mencapai 102.488 hektare.
Pemerintah kemudian menetapkan target program kakao seluas 59.974 hektare pada 2027 yang terdiri atas perluasan lahan 19.700 hektare dan peremajaan 40.274 hektare.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan bantuan sebanyak 1.000 batang benih kakao untuk setiap hektare serta menyediakan bantuan berupa upah kerja.
Pemerintah juga sedang merevisi Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao untuk mempercepat program hilirisasi.
BPDP Siapkan Dukungan Pendanaan
Plt Kepala Divisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Arfie Thahar mengatakan lembaganya menyediakan anggaran untuk mendukung peremajaan serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.
Pendanaan BPDP turut mencakup pengembangan sumber daya manusia perkebunan melalui program pendidikan dan pelatihan.
Pada sektor hilir dan penguatan akses pasar, BPDP menerima proposal secara langsung dari pelaku usaha, termasuk untuk kegiatan riset perkebunan yang menghasilkan inovasi produk dan teknologi hingga siap dikomersialkan.
Dukungan pendanaan juga dapat diberikan terhadap kegiatan yang menghasilkan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan.
"Kami siap memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya," ujarnya.
Industri Kakao Hadapi Kekurangan Bahan Baku
Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia - Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP) Jefrey Haribowo menyatakan dukungan penuh terhadap hilirisasi sekaligus upaya pemerintah memperbaiki sektor hulu perkebunan kakao rakyat.
Produksi biji kakao Indonesia pada musim 2024/2025 tercatat sebanyak 200.000 ton, sementara permintaan kakao dan cokelat dunia terus meningkat sekitar 2–3 persen setiap tahun.
Indonesia memiliki sekitar 1,4 juta hektare lahan kakao, tetapi luas perkebunan tersebut terus mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap industri pengolahan di dalam negeri.
Sebanyak 11 industri pengolahan kakao di Indonesia memiliki total kapasitas mencapai 700.000 ton, tetapi tingkat utilisasinya baru sekitar 51 persen.
"Karena itu, kami sangat mendukung upaya percepatan ketersediaan benih kualitas tinggi untuk perbaikan lahan kebun kakao yang hampir 99 persen dimiliki petani," kata dia dalam webinar yang digelar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDP.
Askindo CSP juga berharap pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh serta fasilitator yang secara khusus berfokus pada komoditas kakao.
Penguatan kapasitas petani dinilai diperlukan agar mereka mampu memenuhi berbagai persyaratan keberlanjutan yang diberlakukan negara-negara tujuan ekspor.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI) Arif Zamroni turut berharap pemerintah memperkuat pendampingan kepada petani kakao.
APKI mendorong peningkatan kualitas produksi dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan serta mengharapkan dukungan advokasi kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan petani kakao.
- Penulis :
- Shila Glorya
