Pantau - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan tambahan anggaran sebesar Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif tahun anggaran 2027 dialokasikan untuk tiga prioritas utama.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem layanan investasi, meningkatkan daya saing dalam menarik investasi, serta mempercepat pertumbuhan investasi nasional.
"Adapun tambahan anggaran sebesar Rp349,7 miliar di atas pagu indikatif dialokasikan pada tiga prioritas," kata Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pengembangan OSS 2.0 Dapat Rp201,8 Miliar
Prioritas pertama adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) versi 2.0 dengan anggaran sebesar Rp201,8 miliar.
Anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas OSS sebagai platform layanan investasi nasional.
Prioritas kedua berupa penguatan daya saing dalam menarik investasi dengan alokasi Rp76,4 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) serta melaksanakan promosi investasi secara terfokus setelah survei Subnational Business Ready.
Prioritas ketiga adalah percepatan pertumbuhan investasi nasional dengan anggaran Rp71,5 miliar.
Rosan mengatakan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengawalan hilirisasi strategis, fasilitasi proyek prioritas presiden, serta pengawasan berbasis risiko.
Target Investasi 2027 Capai Rp2.322 Triliun
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, keseluruhan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp974,84 miliar.
Anggaran tersebut terbagi menjadi program dukungan manajemen sebesar Rp505,3 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp469,54 miliar.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerima penetapan tersebut dan menyatakan akan mengelola anggaran secara akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Pada 2027, kementerian ditargetkan membukukan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun atau meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan kebutuhan investasi nasional diproyeksikan mencapai Rp13.032,8 triliun sepanjang 2025-2029.
Rosan mengatakan pelaksanaan anggaran harus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, serta pembangunan yang lebih merata.
"Bagi kami angka yang ditetapkan pada hari ini pada akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk lapangan kerja, nilai tambah di dalam negeri, dan pembangunan yang lebih merata hingga ke daerah," ujar Rosan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
