Pantau - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkokoh posisinya sebagai salah satu destinasi utama investasi nasional setelah jumlah investor mencapai 3.957 pelaku usaha dengan nilai investasi Rp79,86 triliun sepanjang 2025.
Jumlah tersebut meningkat 1.603 investor dibandingkan 2024 yang mencatat 2.354 pelaku usaha.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan investasi menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi perekonomian daerah dan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
"Investasi memiliki peran strategis bagi Kaltim dalam mempercepat transformasi ekonomi dan memperluas sumber pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Seno Aji di Samarinda, Jumat.
Investor Dalam Negeri Mendominasi
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, dari 3.957 investor yang masuk ke Kalimantan Timur sepanjang 2025, sebanyak 3.514 merupakan investor penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Sementara itu, sebanyak 443 lainnya merupakan investor penanaman modal asing (PMA).
Pada 2024, jumlah investor di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 2.354 pelaku usaha yang terdiri atas 1.985 investor PMDN dan 389 investor PMA.
Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan posisi investasi Kalimantan Timur yang secara konsisten berada dalam jajaran 10 besar nasional selama lima tahun terakhir.
Pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat kesembilan nasional dengan nilai investasi mencapai Rp57,766 triliun atau realisasi sebesar 106,96 persen.
Posisi Kaltim kemudian meningkat menjadi peringkat kedelapan nasional pada 2023 dengan nilai investasi Rp71,896 triliun atau realisasi sebesar 111,46 persen.
Pada 2024, Kaltim naik ke peringkat ketujuh nasional dengan nilai investasi Rp76,335 triliun atau realisasi sebesar 100,41 persen.
Kaltim kemudian berada di peringkat kedelapan nasional pada 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp79,86 triliun atau realisasi sebesar 109,94 persen.
Hingga semester I 2026, Kalimantan Timur berada di peringkat kesembilan nasional dengan nilai investasi Rp34,141 triliun atau realisasi sebesar 37,86 persen.
RIRU Kawal Investasi hingga Tahap Operasional
Seno menekankan minat para pemodal perlu ditindaklanjuti agar tidak hanya berhenti sebagai rencana, tetapi dapat diwujudkan menjadi realisasi investasi yang konkret.
Pernyataan tersebut disampaikan Seno saat membuka High Level Meeting Regional Investor Relations Unit (HLM RIRU) Kaltim 2026 di Ballroom Maratua Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Seno, Regional Investor Relations Unit (RIRU) menjadi wadah koordinasi dalam penyiapan dan promosi investasi strategis di Kalimantan Timur.
RIRU berperan memperkuat kesiapan proyek, memperluas jejaring investasi, serta mengawal proses penanaman modal hingga memasuki tahap operasional.
"RIRU adalah ujung tombak masuknya investasi di Kaltim. Kita perlu mengimplementasikan Roadmap RIRU Kaltim 2026–2028 secara konsisten, baik di level pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun mitra strategis seperti Kadin," kata Seno Aji.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua RIRU Kaltim Sri Wahyuni mengatakan Roadmap RIRU Kaltim telah menjadi rujukan nasional oleh Bank Indonesia untuk pengembangan unit serupa di wilayah lain.
Kaltim Siapkan 12 Proyek Investasi Siap Tawar
Kalimantan Timur saat ini telah mempersiapkan 12 paket investasi siap tawar atau Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang didominasi proyek sektor industri hilirisasi.
Proyek-proyek tersebut akan dibedah dalam Mahakam Investment Forum (MIF) yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober dengan sedikitnya 150 investor direncanakan hadir.
"Kami mengapresiasi dukungan penuh Bank Indonesia dalam mendorong investasi daerah. Pada ajang Mahakam Investment Forum (MIF) Oktober mendatang, sedikitnya 150 investor dijadwalkan hadir untuk membedah 12 proyek IPRO yang kita tawarkan," ujar Sri Wahyuni.
Sri juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mempromosikan potensi investasi di masing-masing daerah.
Sinergi melalui RIRU dinilai menjadi kunci untuk mengatasi berbagai hambatan atau bottlenecking yang berkaitan dengan regulasi maupun birokrasi di lapangan.
- Penulis :
- Shila Glorya
