Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp234,17 triliun atau sekitar 71 persen dari plafon yang telah ditetapkan.
Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas melalui program KUR dengan total anggaran pada 2026 mendekati Rp290 triliun.
“Ini (realisasi KUR) termasuk juga kredit usaha rakyat untuk nelayan dan petani, kredit alsintan, ditambah lagi arahan Bapak Presiden untuk mendorong industri padat karya dan juga kredit bagi perumahan yang jumlahnya dinaikkan menjadi Rp50 triliun,” kata Airlangga.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.
KUR tersebut antara lain mencakup pembiayaan bagi nelayan dan petani serta kredit alat dan mesin pertanian atau alsintan.
Pemerintah juga mengarahkan dukungan kredit untuk industri padat karya serta meningkatkan kredit bagi sektor perumahan menjadi Rp50 triliun.
Pemerintah Dorong Biodiesel dan Tekan Biaya Industri
Airlangga mengatakan pemerintah turut mendorong pelaksanaan program mandatori biodiesel B50.
Hingga pertengahan September 2026, realisasi pemanfaatan biodiesel tercatat mencapai 11,07 juta kiloliter.
Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif untuk menekan harga packaging atau kemasan, khususnya plastik dan produk turunannya.
Salah satu kebijakan yang diterapkan berupa insentif bea masuk 0 persen untuk LPG.
Untuk industri pesawat terbang, pemerintah memberikan bea masuk 0 persen terhadap suku cadang pesawat.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya maintenance, repair, and overhaul (MRO) atau pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan pesawat sekaligus menekan biaya transportasi.
Airlangga juga mengingatkan perlunya mengantisipasi inflasi ke depan, terutama yang dapat dipengaruhi El Nino, cuaca ekstrem, dan bencana alam.
Antisipasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air dan sistem irigasi serta percepatan waktu tanam dan pengaturan pola tanam.
Pemetaan wilayah juga diperlukan dengan mengoptimalkan early warning system atau sistem peringatan dini.
“Dan Bapak Presiden ingin menambahkan luasan daripada wilayah untuk pertanian serta pemanfaatan daripada beberapa lahan-lahan yang masih dapat digunakan. Tentu ini bisa kita dorong dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah,” kata Airlangga.
Airlangga menyebut pemerintah ingin menambah luas wilayah pertanian dan mengoptimalkan sejumlah lahan yang masih dapat digunakan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah Jaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat
Airlangga menyampaikan kondisi ekonomi domestik sejauh ini relatif solid dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026.
Sementara itu, inflasi pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen.
“Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal moneter dan sektor riil, ini harus terus disinergikan terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil,” kata Airlangga.
Pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga perekonomian, termasuk menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga.
Dana PKH tahap ketiga yang disediakan mencapai Rp20,44 triliun bagi 27,13 juta keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga melanjutkan bantuan beras periode Oktober hingga Desember 2026 sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 33,2 juta penerima.
Realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 20 September 2026 mencapai 817 ribu ton.
Pemerintah turut menjalankan Gerakan Pangan Murah bersama Bank Indonesia, termasuk melalui skema kerja sama antardaerah.
Selain itu, pemerintah mendorong pemberian insentif biodiesel dan insentif transportasi untuk periode libur sekolah serta hari besar keagamaan.
“Ini seluruhnya juga untuk membantu menjaga inflasi, di samping itu juga mendorong daya beli masyarakat di kuartal keempat,” kata Airlangga.
- Penulis :
- Arian Mesa
