HOME  ⁄  Ekonomi

Pemerintah Menargetkan Tapak Pembangunan PLTN Ditetapkan Paling Lambat pada 2027

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pemerintah Menargetkan Tapak Pembangunan PLTN Ditetapkan Paling Lambat pada 2027
Foto: (Sumber :Tangkapan layar - Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian Elen Setiadi berbicara dalam seminar WRI Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9/2026). (ANTARA/YouTube WRI Indonesia/Shofi Ayudiana).)

Pantau - Pemerintah menargetkan penetapan tapak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia dilakukan pada 2026 atau paling lambat 2027 sebagai bagian dari pengembangan energi baru dan terbarukan.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan pemerintah tengah mempercepat persiapan pembangunan PLTN.

"Pemerintah sudah mengejar PLTN. Insyaallah di tahun 2026 atau 2027 paling lambat, pemerintah sudah menetapkan tapaknya," kata Elen dalam seminar WRI Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Elen, penetapan tapak pembangunan PLTN akan mempertimbangkan teknologi yang nantinya dipilih pemerintah.

Sejumlah pilihan teknologi dan mitra disebut berminat bekerja sama dengan Indonesia, antara lain berasal dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia.

PLTN Disiapkan untuk Mendukung Kebutuhan Energi

Elen mengatakan pengembangan PLTN menjadi salah satu upaya menyediakan energi yang cukup, andal, kompetitif, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta industrialisasi.

Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan meningkat hingga 600 terawatt hour (TWh), dengan konsumsi mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita pada 2030.

Selain nuklir, pemerintah mendorong pengembangan berbagai sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, angin, bioenergi, panas bumi, dan energi laut.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan green super grid sepanjang 70.000 kilometer hingga 2040 untuk menghubungkan sumber energi terbarukan dengan pusat industri dan permintaan listrik.

RUPTL Targetkan Tambahan Pembangkit 69,5 GW

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Tambahan tersebut terdiri atas 42,6 GW atau 61 persen dari energi baru terbarukan, 10,3 GW atau 15 persen dari penyimpanan energi, serta 16,6 GW atau 24 persen dari pembangkit berbasis fosil.

Kapasitas pengembangan energi terbarukan mencakup tenaga surya sebesar 17,1 GW, hidro 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta nuklir 0,5 GW.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026