Pantau - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah secara bertahap menyiapkan perubahan skema bantuan sosial dan subsidi dari bantuan berbentuk barang menjadi uang tunai yang disalurkan langsung kepada penerima manfaat.
Luhut menyampaikan hal tersebut setelah rapat tingkat menteri mengenai perluasan program intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9).
Pemerintah saat ini memasifkan pendataan berbasis digital untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi penerima manfaat sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Digitalisasi bansos disebut telah mencakup 43 kabupaten/kota dan kini diperluas hingga 258 kabupaten/kota dengan memanfaatkan integrasi data melalui teknologi pemerintah atau Government Technology (GovTech).
Pemerintah saat ini memprioritaskan penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako dalam pelaksanaan skema tersebut.
"Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut.
Digitalisasi Bansos Diperluas Mulai Oktober
Luhut menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pemanfaatan teknologi digital dalam program pemerintah untuk mendukung keadilan sosial.
Peluncuran skala besar atau roll out GovTech untuk digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026.
Program tersebut didukung integrasi data antarkementerian dan lembaga dengan sistem berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Konsolidasi data melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komdigi, Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara, serta pemerintah daerah.
"Sekarang sudah tercatat sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan yang terus disinkronkan. Semua data ini sudah berbicara satu sama lain antar-kementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI yang dibuat oleh putra-putri Indonesia," kata Luhut.
Data capaian penyaluran bantuan juga akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan untuk memantau hambatan digitalisasi maupun pelaksanaan program Perlinsos.
TNI-Polri hingga ASN Dilibatkan Jangkau Daerah Terpencil
Pemerintah membuka keterlibatan berbagai pihak sebagai agen Perlinsos untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dan daerah terpencil.
Pihak yang dilibatkan antara lain Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama untuk mendatangi warga yang mengalami keterbatasan akses teknologi.
"Supaya masyarakat di gunung-gunung dan di kampung-kampung yang sulit dicapai atau belum memiliki HP bisa didatangi langsung oleh TNI-Polri. Ini bentuk keadilan yang ingin diwujudkan Presiden," kata Luhut.
Pemerintah menargetkan konsolidasi dan sinkronisasi data rampung hingga akhir 2026 agar skema penyaluran bantuan berbasis penerima manfaat dapat diterapkan lebih luas pada 2027.
- Penulis :
- Aditya Yohan
