Pantau - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menerapkan kepemimpinan adaptif dan strategis untuk menghadapi era disrupsi, termasuk perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan digital.
Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang V Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin, 28 September 2026.
Menurut Tomsi, perubahan tidak hanya terjadi di bidang teknologi, tetapi juga mencakup gejolak ekonomi dan geopolitik, kebutuhan keterampilan aparatur, serta derasnya arus informasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.
Tomsi menyebut sebanyak 81,72 persen penduduk telah menggunakan layanan digital sehingga masyarakat semakin terbiasa dengan pelayanan yang terbuka, mudah, dan transparan.
"Semakin cerdas masyarakatnya, tentunya dituntut ASN-nya semakin cerdas. Kemudian, 81,72 persen penduduk telah menggunakan daripada layanan digital yang semakin terbuka, mudah, dan transparan," kata Tomsi.
ASN Diminta Beradaptasi dengan Perkembangan AI
Tomsi mengatakan perkembangan teknologi dan AI generatif telah mengubah cara kerja dalam berbagai bidang, mulai dari analisis dan administrasi hingga pelayanan.
Berbagai pekerjaan rutin yang sebelumnya dilakukan manusia juga semakin banyak dapat diotomatisasi menggunakan teknologi.
Menurut Tomsi, ASN yang tetap menggunakan pola kerja rutin ketika masyarakat telah memanfaatkan AI berisiko menghadapi kesenjangan dalam kecepatan dan kelengkapan informasi untuk mengambil keputusan.
“Kalau kita bekerja rutin, kemudian masyarakat di luar sana menggunakan AI, maka di situ terdapat celah di mana kecepatan, kemudian komprehensif, mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Sehingga penilaian masyarakat terhadap kita sebagai ASN tentunya dapat berubah,” ujar Tomsi.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Tomsi meminta peserta PKA dan PKP meninggalkan pola pikir yang terlalu sektoral dan parsial menuju pendekatan strategis, sistemik, holistik, serta lintas sektor.
Transformasi pola kerja juga perlu didukung kepemimpinan kolaboratif dan kemampuan membangun jejaring karena hasil yang besar membutuhkan kerja sama lintas unit, instansi, serta pemerintah pusat dan daerah.
"Adaptasi dan kolaborasi adalah kewajiban nilai, bukan pilihan gaya. Jadi [jika terjadi] suatu perubahan, menyesuaikan. Itu adalah merupakan suatu kewajiban," tegas Tomsi.
Masyarakat Harapkan Pelayanan Cepat dan Bebas Pungli
Dalam konteks pelayanan publik, Tomsi memaparkan tujuh harapan utama masyarakat terhadap ASN yang mencakup pelayanan cepat dan mudah, sikap ramah, integritas, profesionalisme, responsivitas, keadilan, serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
ASN dituntut memberikan pelayanan yang jelas, sederhana, tepat waktu, berempati, bebas pungutan liar, serta mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Aparatur juga diminta memahami tugas dan tanggung jawab serta memberikan respons secara cepat terhadap berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat.
"Ini adalah bagian dari integritas dan kinerja birokrasi yang menjadi prioritas nasional," kata Tomsi.
Pada akhir arahannya, Tomsi meminta peserta PKA dan PKP Gelombang V membawa semangat perubahan ke instansi masing-masing dan tidak sekadar menjalankan pekerjaan administratif secara rutin.
Peserta diharapkan menjadi penggerak perubahan yang mampu memberikan arah bagi organisasi, merespons kebutuhan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata.
"Tetap lakukan suatu perubahan di dalam penyelenggaraan [pemerintahan] sehingga menjadi lebih efektif, lebih baik, lebih bermanfaat, lebih cepat tercapai tujuannya, dan menghasilkan teman-teman kita ASN yang berpikir kritis, memahami makna daripada suatu perubahan," ujar Tomsi.
- Penulis :
- Arian Mesa
