HOME  ⁄  Ekonomi

Prabowo Mengarahkan APBN 2027 Dimaksimalkan untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Prabowo Mengarahkan APBN 2027 Dimaksimalkan untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu 30/9/2026 (sumber: ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dimaksimalkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan arahan Presiden setelah melaporkan hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Dalam rapat paripurna tersebut, DPR bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027.

Pendapatan Negara Lebih dari Rp3.400 Triliun

Suahasil melaporkan kepada Presiden bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sedangkan belanja negara mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.

“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan, dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, kemudian belanja negara Rp4.100 triliun lebih. Kemudian, dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini,” kata Suahasil.

Selain postur anggaran, Suahasil melaporkan pentingnya pemerintah terus menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penguatan berbagai bantuan yang diperlukan untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

Suahasil mengatakan Presiden mengarahkan pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN sekaligus melakukan efisiensi anggaran secara terukur.

“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel, dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan membangun infrastruktur,” ungkap Suahasil.

Efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran negara dapat digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

APBN dan Danantara Berbagi Peran

Rapat terbatas tersebut juga membahas investasi yang akan ditangani Danantara serta kolaborasinya dengan APBN dalam berbagai program pembangunan.

“Kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi, ibaratnya, Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” kata Suahasil.

Dalam pembagian peran tersebut, APBN diarahkan untuk membiayai program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta operasional pemerintah.

Sementara itu, Danantara difokuskan pada pembiayaan investasi.

“Kemudian, Danantara itu adalah investasi. Investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi, kita banyak membicarakan gerak, sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” kata Suahasil.

Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara APBN dan Danantara dalam menjalankan pembangunan, memperkuat investasi, serta menjaga perekonomian Indonesia.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026