Pantau - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (I-EU CEPA) membuka akses pasar bagi produk sawit Indonesia ke Eropa sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan pemenuhan standar keberlanjutan.
Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan mengatakan melalui I-EU CEPA, sawit Indonesia memperoleh kuota ekspor ke Uni Eropa dengan Bea Masuk nol persen serta bebas Bea Keluar dan Pungutan Ekspor.
Kuota ekspor tersebut dimulai dari 1,9 juta ton dan meningkat tiga persen setiap tahun selama sembilan tahun.
Fadhil menyampaikan hal tersebut dalam sesi diskusi negara-negara produsen minyak sawit pada GlobOil India 2026 di Mumbai, India, yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026.
Industri Sawit Hadapi Standar Keberlanjutan Eropa
Fadhil mengatakan pemanfaatan peluang pasar Eropa tetap bergantung pada kesiapan industri memenuhi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Kesiapan tersebut terutama menyangkut ketertelusuran kebun petani kecil dan penyelarasan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan sistem verifikasi Uni Eropa.
Fadhil juga memperkirakan harga sawit pada 2027 masih berada pada level tinggi sehingga dinilai menjadi momentum untuk mempercepat peremajaan sawit rakyat dan meningkatkan produktivitas perkebunan.
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pasokan minyak sawit Indonesia pada 2027 menghadapi tekanan akibat peningkatan konsumsi domestik melalui program biodiesel B50 serta potensi penurunan produksi akibat El Nino.
Mandat biodiesel B50 diproyeksikan menyerap 15,2–16,3 juta ton CPO per tahun sehingga surplus minyak sawit yang tersedia untuk ekspor semakin terbatas.
Gapki Bidik Penguatan Pasar India
Selain Eropa, Gapki memandang India sebagai pasar strategis bagi produk sawit Indonesia karena Indonesia memasok hampir separuh kebutuhan sawit negara tersebut.
Ekspor sawit Indonesia ke India pada triwulan I 2026 tercatat 988 ribu ton atau meningkat 28 persen secara tahunan.
Gapki juga menyambut keputusan India menurunkan bea masuk dasar CPO dari 10 persen menjadi lima persen mulai 24 September 2026.
Gapki memperkirakan India masih membutuhkan impor minyak sawit sekitar 7–8 juta ton per tahun hingga 2030.
Gapki turut membuka peluang kerja sama peningkatan produktivitas dengan India melalui kelanjutan nota kesepahaman bersama Solvent Extractors’ Association of India (SEA) dan Asian Palm Oil Alliance (APOA), serta perjanjian baru dengan Indian Vegetable Oil Producers’ Association (IVPA).
Dari sisi tata kelola, lima produk sawit mulai diwajibkan diekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), dengan implementasi penuh dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.
Eddy menegaskan kebijakan tersebut merupakan restrukturisasi tata kelola ekspor dan bukan pembatasan perdagangan sehingga volume perdagangan tetap berjalan melalui mekanisme yang berbeda.
- Penulis :
- Aditya Yohan
