Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat perputaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat mencapai sekitar Rp36 miliar setiap bulan yang berpotensi menciptakan pasar bagi berbagai komoditas pangan lokal.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito B mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN mengharapkan kebutuhan bahan pangan program MBG dapat diperoleh dari petani dan pelaku usaha lokal sehingga anggaran yang dikucurkan turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
"Artinya, semua kebutuhan MBG, diperoleh dari petani dan pengusaha lokal," ujarnya.
Menurut Harjito, setiap SPPG membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar untuk memproduksi makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Kebutuhan tersebut membuka peluang pasar yang konsisten bagi komoditas pertanian, peternakan, perikanan, serta berbagai produk pangan lokal lainnya.
BGN Dorong Papua Barat Tingkatkan Produksi Pangan
BGN menilai intervensi pemerintah daerah diperlukan agar penyerapan bahan pangan lokal oleh SPPG dapat dilakukan secara maksimal.
Intervensi tersebut terutama diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuai jenis, jumlah, dan kualitas bahan pangan yang dibutuhkan SPPG.
Ketersediaan bahan pangan lokal juga perlu dijaga secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan dapur SPPG secara konsisten.
"Kami berharap pemerintah daerah bisa merumuskan strategi bagaimana meningkatkan produktivitas komoditas pangan lokal, supaya SPPG tidak lagi mengambil dari luar Papua Barat," ujarnya.
Harjito berharap rantai pasok bahan pangan untuk dapur SPPG semakin mengandalkan produksi masyarakat setempat sehingga perputaran anggaran MBG memberikan dampak ekonomi lebih besar di Papua Barat.
Pemerintah daerah juga dinilai perlu memetakan kebutuhan bahan baku seluruh SPPG dan menyelaraskannya dengan kemampuan produksi pangan lokal di masing-masing kabupaten.
Penyelarasan tersebut diharapkan membuat semakin banyak kebutuhan program MBG dapat dipenuhi dari Papua Barat.
BGN antara lain mengharapkan kebutuhan daging ayam dan telur dapat dipasok petani maupun pelaku usaha setempat sehingga tidak perlu didatangkan dari daerah lain.
"Kalau bisa, daging ayam, telur, dan lainnya berasal dari petani lokal, bukan lagi harus didatangkan dari Makassar atau Surabaya. Supaya uang MBG itu tetap berputar di Papua Barat," ujar Harjito.
Sebanyak 64 Dapur SPPG Beroperasi di Papua Barat
Saat ini terdapat 64 dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 unit merupakan dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang baru diaktivasi BGN.
Sebanyak 16 dapur SPPG wilayah 3T tersebut tersebar di enam kabupaten di Papua Barat.
Kabupaten Fakfak memiliki jumlah dapur SPPG 3T terbanyak dengan lima unit, disusul Manokwari Selatan sebanyak empat unit.
Kabupaten Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari masing-masing memiliki dua dapur SPPG 3T.
Sementara itu, Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki satu dapur SPPG 3T.
- Penulis :
- Arian Mesa
