Pantau - Para menteri perdagangan negara anggota Kelompok 20 (G20) belum mencapai kesepakatan mengenai cara mengatasi kelebihan kapasitas industri dan persoalan kerja paksa dalam rantai pasok pada pembicaraan di Milwaukee, Amerika Serikat, Kamis, 1 Oktober 2026.
Pembicaraan tersebut dipimpin Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dipimpin pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada Desember 2026.
Meski belum mencapai kesepakatan mengenai dua persoalan tersebut, para peserta menyepakati kecaman terhadap penggunaan perdagangan pangan dan pupuk sebagai alat untuk memaksa negara lain.
Menurut Greer, hampir seluruh negara peserta mengakui kelebihan kapasitas produksi sebagai persoalan yang membutuhkan tindakan, termasuk yang terjadi pada sektor seperti industri baja.
“Hampir semua negara sepakat bahwa ini merupakan persoalan yang memerlukan tindakan, dan hampir semua negara sepakat bahwa sistem langkah dan respons perdagangan yang berlaku saat ini tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Greer dalam konferensi pers, merujuk pada kelebihan kapasitas produksi di sektor-sektor seperti baja.
AS Soroti Kelebihan Kapasitas Produksi
Greer tidak mengungkapkan negara yang menyebabkan konsensus mengenai persoalan kelebihan kapasitas industri gagal tercapai.
Amerika Serikat dan sejumlah negara lain telah lama menuduh China memproduksi berbagai jenis barang secara berlebihan sebelum mengekspornya dengan harga murah ke pasar dunia.
Tuduhan tersebut juga mencakup perusahaan-perusahaan yang disebut mendapatkan subsidi pemerintah dalam jumlah besar.
China secara konsisten menolak tuduhan mengenai kelebihan produksi dan praktik ekspor tersebut.
Ketidaksepakatan di Milwaukee terjadi setelah G20 juga gagal menghasilkan pernyataan bersama dalam pertemuan para menteri keuangan di North Carolina pada awal September 2026.
Kegagalan tersebut terjadi setelah China menyatakan keberatan terhadap sejumlah bagian rancangan naskah, termasuk mengenai ketidakseimbangan perdagangan global dan upaya memastikan rantai pasok mineral kritis yang dapat diandalkan.
Greer mengatakan Amerika Serikat tetap akan melanjutkan pembahasan mengenai kelebihan kapasitas industri bersama “mitra dagang yang memiliki pandangan sejalan, bahkan setelah pertemuan di Milwaukee.”
Kerja Paksa dalam Rantai Pasok Jadi Sorotan
Selain kelebihan kapasitas produksi, Greer menyoroti penggunaan kerja paksa dalam kegiatan produksi dan rantai pasok yang menurutnya dapat menyebabkan distorsi pasar.
Greer menyatakan terdapat negara anggota G20 yang tidak bersedia berkomitmen melarang impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.
“Percaya atau tidak, ada negara-negara G20 yang tidak ingin berkomitmen melarang impor barang yang dibuat dengan kerja paksa. Pada akhirnya, kita semua tahu bahwa kerja paksa adalah tindakan yang salah,” katanya.
Pada Juli, Amerika Serikat menggunakan persoalan kerja paksa sebagai salah satu alasan memberlakukan tarif baru sebesar 10 persen atau 12,5 persen terhadap barang dari 60 mitra dagang utamanya.
Mitra dagang yang terkena kebijakan tersebut antara lain China, Jepang, Uni Eropa, Australia, Indonesia, Filipina, Swiss, Taiwan, dan Thailand.
Secara keseluruhan, para mitra dagang yang menjadi sasaran kebijakan tersebut menyumbang sekitar 99 persen dari total impor Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump mengeklaim perusahaan-perusahaan AS harus bersaing dengan perusahaan asing dalam kondisi yang tidak setara karena sejumlah perusahaan asing dinilai mampu menekan biaya produksi dengan menggunakan tenaga kerja paksa.
- Penulis :
- Shila Glorya
