HOME  ⁄  Nasional

BGN Mengaktifkan 16 Dapur SPPG di Papua Barat untuk Perluas Program MBG di Daerah 3T

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

BGN Mengaktifkan 16 Dapur SPPG di Papua Barat untuk Perluas Program MBG di Daerah 3T
Foto: Petugas menyerahkan paket MBG kepada pelajar di SPPG Pami, Kampung Sairo, Distrik Manokwari Utara, Manokwari, Papua Barat, Jumat 2/10/2026 (sumber: ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan layanan 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Provinsi Papua Barat untuk memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebanyak 16 dapur SPPG tersebut tersebar di enam kabupaten dan melayani kurang lebih 5.844 penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi lima tahun yang masuk kelompok 3B.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Dr Harjito B mengatakan daerah 3T dengan prevalensi stunting tinggi menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program MBG.

Kabupaten Pegunungan Arfak tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi di Papua Barat berdasarkan data SSGI dengan angka mencapai 51,5 persen.

“Untuk Papua Barat, daerah dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak yakni 51,5 persen berdasarkan data SSGI,” kata Harjito.

Enam Kabupaten Mendapat Layanan SPPG 3T

Dari 16 dapur SPPG 3T yang diaktifkan, Kabupaten Fakfak memperoleh jumlah terbanyak dengan lima dapur.

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki empat dapur, sedangkan Kaimana dan Teluk Wondama masing-masing mendapatkan dua dapur.

Kabupaten Manokwari juga memiliki dua dapur SPPG 3T, sementara Pegunungan Arfak mendapatkan satu dapur.

Pengaktifan SPPG di kawasan 3T tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan prevalensi stunting.

“Peresmian SPPG 3T merupakan bagian dari upaya menekan prevalensi stunting,” ungkap Harjito.

BGN menegaskan setiap kepala SPPG bertanggung jawab menerapkan standar tata kelola operasional, termasuk memperhatikan keamanan pangan dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan.

BGN juga membuka ruang bagi satuan tugas pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di Papua Barat untuk melakukan inspeksi mendadak ke setiap SPPG.

Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan menggunakan formulir yang telah disiapkan BGN untuk memastikan setiap SPPG menjalankan ketentuan yang berlaku.

“Kami persilahkan jika mau lakukan inspeksi mendadak. Kami sudah siapkan formnya, silahkan cek, apakah SPPG sudah terapkan sesuai ketentuan atau belum. Kami buka ruang,” kata Harjito.

Pemprov Papua Barat Minta Mutu dan Keamanan Makanan Dijaga

Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Nency Titty Lidya Wyzer menilai keberadaan dapur SPPG membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda, terutama di kawasan 3T.

Pengelola dan petugas SPPG diharapkan terus menjaga mutu serta keamanan makanan sekaligus memastikan kebersihan dapur sesuai standar operasi yang ditetapkan BGN.

“Kita ketahui bersama, pemenuhan gizi untuk kawasan 3T masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kehadiran SPPG sangat penting dalam menjawab masalah dimaksud,” kata Nency.

Nency mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, mendukung kelancaran penyelenggaraan Program MBG di Papua Barat.

Pemenuhan gizi dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Papua Barat yang unggul dan berdaya saing.

“Keberhasilan Program MBG membutuhkan dukungan semua pihak, karena tujuannya agar anak-anak Papua Barat tumbuh dengan gizi yang terpenuhi,” tegas Nency.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026