Pantau - Pemerintah Indonesia memaparkan strategi pengembangan Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan infrastruktur, investasi, energi bersih, dan konektivitas regional dalam Borneo Economic Forum (BEF) 2026 di Kuching, Sarawak, Malaysia, pada 7–8 Oktober 2026.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan visi tersebut saat menjadi pembicara utama dalam forum ekonomi regional tersebut.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching menyampaikan bahwa Indonesia ingin memperluas pusat pertumbuhan ekonomi nasional ke luar Pulau Jawa dan Sumatera dengan menjadikan Kalimantan sebagai pusat transformasi ekonomi.
Strategi tersebut menempatkan IKN sebagai salah satu penggerak pemerataan pembangunan sekaligus penguatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Borneo.
Pemerintah Siapkan Kalimantan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Rachmat Pambudy memaparkan visi pengembangan Kalimantan sebagai Nusantara Economic Superhub atau pusat kegiatan ekonomi strategis yang terhubung dengan berbagai sektor industri.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan enam klaster strategis untuk mendukung transformasi ekonomi Kalimantan.
Enam klaster pengembangan ekonomi tersebut meliputi:
- Teknologi bersih.
- Farmasi terintegrasi.
- Pertanian berkelanjutan.
- Ekowisata dan wisata kebugaran.
- Industri kimia.
- Energi rendah karbon.
Pengembangan keenam klaster tersebut membutuhkan dukungan investasi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rachmat menekankan pentingnya penguatan sektor kesehatan, pendidikan, keterampilan tenaga kerja, hilirisasi industri berkelanjutan, dan pariwisata.
Pemerintah juga menempatkan tata kelola pembangunan, perlindungan hak masyarakat adat, serta pelestarian hutan sebagai bagian dari strategi pengembangan Kalimantan.
Jalan Trans-Kalimantan dan Jaringan Kereta Api Jadi Prioritas
Penguatan konektivitas menjadi salah satu agenda utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan.
Pemerintah memprioritaskan pengembangan koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda untuk mendukung pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Selain itu, penyelesaian Jalan Trans-Kalimantan menjadi bagian dari rencana peningkatan konektivitas antardaerah.
Pengembangan jaringan kereta api dan transportasi udara juga masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur.
Peningkatan akses di wilayah perbatasan turut menjadi perhatian untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga.
Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah berupaya memperlancar distribusi barang, meningkatkan mobilitas, dan memperluas peluang investasi.
Rachmat juga menekankan pentingnya mitigasi bencana dalam pembangunan Kalimantan, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta penanganan risiko banjir.
Upaya tersebut mencakup pengembangan sistem peringatan dini dan perencanaan tata ruang berbasis risiko.
Kepala OIKN Pastikan Pembangunan Nusantara Masuk Tahap Kedua
Dalam forum yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan telah memasuki tahap kedua untuk periode 2025–2029.
Tahapan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Pembangunan Nusantara direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2045.
Dalam pengembangannya, IKN mengusung tiga konsep utama, yakni forest city, sponge city, dan smart city.
Konsep tersebut menjadi dasar pengembangan kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan, pengelolaan air, dan pemanfaatan teknologi.
Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN membuka peluang investasi bagi sektor swasta dan mitra regional, termasuk negara-negara ASEAN.
Indonesia Dorong Integrasi Ekonomi Borneo melalui BIMP-EAGA
Selain pembangunan nasional, Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi regional melalui Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Pemerintah juga mendukung peran Borneo Economic Community (BEC) sebagai wadah yang melengkapi kerja sama tersebut melalui dialog bisnis dan pertukaran pengalaman.
Prioritas kerja sama regional mencakup peningkatan konektivitas transportasi, penguatan akses perbatasan, dan interkoneksi energi.
Pengembangan investasi industri serta penguatan rantai nilai regional juga menjadi agenda pembahasan.
Selain itu, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur digital, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Borneo.
Forum Ekonomi Borneo Hadirkan Pemerintah dan Investor Regional
Borneo Economic Forum 2026 diselenggarakan di Kuching, Sarawak, Malaysia, pada 7–8 Oktober 2026.
Forum tersebut mempertemukan pejabat pemerintah, pemimpin dunia usaha, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, serta kawasan regional lainnya.
Kegiatan dibuka oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg.
Sejumlah tokoh Indonesia turut menjadi narasumber, antara lain Ketua Bersama BEC Arsjad Rasjid, CEO Indonesian Business Council Sofyan A. Djalil, Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sade Bimantara, serta Ketua Kadin Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono.
Diskusi forum mencakup peluang investasi, penguatan konektivitas, transisi energi, digitalisasi, dan integrasi ekonomi kawasan Borneo.
Melalui forum tersebut, Indonesia memperkenalkan arah pembangunan Kalimantan dan IKN sekaligus mendorong kerja sama lintas negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional hingga 2045.
- Penulis :
- Aditya Yohan
