Pantau - Potensi biomassa sawit Indonesia yang mencapai ratusan juta ton setiap tahun belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala, mulai dari tingginya biaya logistik, keterbatasan teknologi pengolahan, operasional pabrik, hingga jaminan keberlanjutan lingkungan.
Direktur Eksekutif UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), M. Windrawan Inantha, mengatakan besarnya volume limbah kelapa sawit tidak serta-merta menjadikannya bahan baku yang memiliki nilai ekonomi.
"Residu harus dapat dipulihkan dengan teknologi yang sesuai, dikumpulkan dan dikirim dengan biaya masuk akal, serta dipasok tanpa mengabaikan kebutuhan kebun dan perlindungan lingkungan," ujar Windrawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Potensi Biomassa Sawit Indonesia Capai Ratusan Juta Ton
Dalam sesi bertajuk The Circular Bioeconomy of Oil Palm Biomass: A Circular Economy Built on Technological Feasibility, Supply Chain Reliability, and Sustainability pada Palmex Medan 2026, Windrawan memaparkan besarnya potensi biomassa yang dihasilkan industri kelapa sawit nasional.
Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 48,2 juta hingga 55,4 juta ton tandan kosong kelapa sawit (TKKS) setiap tahun, disertai 24,1 juta hingga 36,1 juta ton serat mesokarp dan 11,4 juta hingga 16,9 juta ton cangkang inti sawit.
Selain itu, produksi pelepah sawit diperkirakan mencapai 175 juta hingga 242 juta ton bahan kering per tahun, sedangkan limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) mencapai 120 juta hingga 181 juta meter kubik.
Menurut Windrawan, angka tersebut memperlihatkan besarnya sumber daya biomassa nasional, tetapi masing-masing jenis limbah memiliki karakteristik, pemanfaatan, dan tantangan pengolahan yang berbeda.
Kondisi tersebut membuat pengembangan industri biomassa memerlukan teknologi yang sesuai serta sistem pengumpulan dan distribusi bahan baku yang efisien.
Biaya Pengangkutan Limbah Sawit Jadi Hambatan Utama
Profesor Diana Chalil dari Consortium Studies on Smallholder Palm Oil, Universitas Sumatera Utara (USU), mengungkapkan bahwa tidak seluruh produksi TKKS nasional dapat dialihkan menjadi bahan baku industri biomassa.
Dari total produksi TKKS yang diperkirakan mencapai 46,16 juta ton, sekitar 23,08 juta ton berpotensi tersedia setelah memperhitungkan pemanfaatan yang telah berlangsung.
Sebagian TKKS selama ini dikembalikan ke perkebunan sebagai bahan organik, diolah menjadi abu untuk pupuk, atau dijual untuk memenuhi kebutuhan industri lainnya.
Diana menjelaskan bahwa jarak antara perkebunan dan fasilitas pengolahan, kondisi jalan, serta kapasitas kendaraan pengangkut sangat memengaruhi biaya distribusi biomassa.
Dalam produksi bioetanol berbahan baku TKKS, biaya pengangkutan bahkan menjadi komponen biaya bahan baku yang jauh lebih besar dibandingkan harga TKKS itu sendiri.
"Oleh karena itu lokasi pabrik pengolahan dan rancangan logistik menjadi penentu penting," ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan biomassa harus dirancang secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan baku di perkebunan hingga pemasaran produk akhir.
Perusahaan perlu memastikan jumlah biomassa yang benar-benar dapat dikumpulkan, memperhitungkan biaya pengangkutan, serta menggunakan teknologi yang mampu menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar.
Pemanfaatan biomassa juga harus memperhatikan fungsi limbah sawit bagi kesuburan perkebunan agar pengembangan industri baru tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.
Menurut Diana, biomassa sawit berpotensi menjadi sumber diversifikasi usaha bagi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit apabila teknologi, pasokan, logistik, pasar, serta prinsip keberlanjutan dapat berjalan secara terpadu.
Perusahaan Sawit di Riau Dorong Pengelolaan Biomassa Berkelanjutan
Sementara itu, Manajer Proyek Senior Bidang Lanskap Daemeter Consulting, Jimmy Wilopo, memaparkan pengalaman pengelolaan industri sawit melalui Siak Pelalawan Landscape Programme (SPLP) di Provinsi Riau.
Program tersebut melibatkan sembilan perusahaan yang bergerak di sektor hulu dan hilir industri kelapa sawit dalam satu kawasan rantai pasok.
Jimmy menjelaskan bahwa sekitar 20 persen produksi kelapa sawit nasional berasal dari Riau, sehingga provinsi tersebut memiliki peran penting dalam pengembangan industri berbasis biomassa.
Di sisi lain, sekitar 35 persen kawasan Siak dan Pelalawan merupakan wilayah berhutan, termasuk kawasan gambut yang masih tersisa di Sumatera.
Kondisi tersebut menuntut pengembangan industri sawit dan pemanfaatan limbahnya tetap memperhatikan perlindungan kawasan hutan serta ekosistem gambut.
Melalui SPLP, perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lokal didorong untuk berbagi tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan kawasan produksi sawit.
Upaya tersebut mencakup perlindungan hutan dan gambut, pemantauan serta penanganan deforestasi, penguatan kapasitas pekebun dan masyarakat desa, hingga peningkatan ketertelusuran rantai pasok.
Program ini juga mengedepankan dialog sosial dan kerja sama multipihak untuk memastikan kegiatan industri berjalan sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan.
Pengembangan biomassa sawit diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi industri perkebunan, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi produksi, kepastian pasar, dan keberlanjutan sumber daya alam.
- Penulis :
- Aditya Yohan
