Pantau - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong hilirisasi komoditas kakao dimulai dari tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sekaligus memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan petani melalui penguatan teknologi pengolahan dan akses pembiayaan.
Pemerintah Provinsi Lampung menilai pengembangan industri pengolahan kakao berbasis desa menjadi langkah penting agar petani tidak terus bergantung pada penjualan hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah dengan harga relatif rendah.
Rahmat Mirzani Djausal mengatakan salah satu persoalan utama yang dihadapi petani kakao selama ini adalah keterbatasan fasilitas pengeringan, terutama ketika masa panen berlangsung pada musim hujan.
“Keterbatasan fasilitas pengering selama ini membuat petani hanya dapat menjual kakao dengan harga tinggi pada musim kemarau,” ujar Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangannya di Bandarlampung, Jumat (9/10/2026).
Kondisi tersebut menyebabkan petani kesulitan menghasilkan kakao kering dengan kualitas konsisten sepanjang tahun sehingga peluang mendapatkan harga jual lebih tinggi menjadi terbatas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh dukungan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui bantuan teknologi pengering kakao berbasis tenaga surya atau solar dryer.
Teknologi tersebut diharapkan membantu petani mengeringkan hasil panen tanpa terlalu bergantung pada kondisi cuaca, terutama ketika proses pengeringan secara konvensional sulit dilakukan akibat hujan.
“Solar dryer yang diserahkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan kakao di tingkat petani. Teknologi tersebut sederhana, tetapi dapat membuka kesempatan bagi petani untuk menghasilkan kakao kering secara lebih konsisten sepanjang tahun,” katanya.
Harga Kakao Kering Bisa Tembus Rp80 Ribu per Kilogram
Gubernur Lampung mengungkapkan perbedaan harga antara kakao basah dan kakao kering menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan teknologi pascapanen di tingkat petani.
Selama ini, petani kerap terpaksa menjual kakao dalam kondisi basah ketika musim hujan karena keterbatasan fasilitas pengeringan dan penyimpanan hasil panen.
Harga kakao basah dalam kondisi tertentu berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram, sedangkan kakao yang telah dikeringkan dapat dijual sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram, bergantung pada kualitas produk.
“Harga kakao basah dalam kondisi tertentu berada di kisaran Rp20.000-Rp30.000 per kilogram. Setelah dikeringkan, harganya dapat meningkat menjadi sekitar Rp70.000-Rp80.000 per kilogram, sehingga proses pengeringan menjadi titik penting dalam meningkatkan pendapatan petani,” ucap dia.
Menurut Rahmat, proses pengeringan merupakan salah satu tahapan awal hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil perkebunan sebelum memasuki industri pengolahan lanjutan.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyiapkan strategi pengembangan ekonomi daerah yang lebih inklusif melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan usaha, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Dalam struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung, total nilai komoditas daerah mencapai sekitar Rp150 triliun, tetapi baru sekitar Rp40 triliun atau kurang dari 30 persen yang telah melalui proses hilirisasi.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal, terutama di wilayah desa yang menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan.
Gubernur Ingin Pekon Ampai Jadi Pusat Produksi Alat Pengering Kakao
Rahmat Mirzani Djausal berharap Pekon Ampai tidak hanya menjadi lokasi pengeringan hasil panen kakao, tetapi juga berkembang sebagai pusat pengembangan dan produksi alat pengering tenaga surya.
Melalui pengembangan tersebut, masyarakat setempat diharapkan mampu mempelajari, meniru, memproduksi, dan mengembangkan teknologi pengering sesuai kebutuhan petani.
“Yang saya harapkan nanti di Pekon Ampai bukan hanya bisa suplai, bukan hanya bisa mengeringkan, tapi bisa mencontoh, membuat pengering seperti ini, dan mendistribusikan, menjual pengering-pengering solar dryer ini di sepanjang pesisir Lampung,” tambahnya.
Pengembangan produksi alat pengering di tingkat desa juga diharapkan dapat membuka kegiatan usaha baru sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi pascapanen ke berbagai sentra perkebunan kakao di wilayah pesisir Lampung.
Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan industri kakao karena merupakan daerah dengan tingkat produksi kakao tertinggi di Provinsi Lampung.
Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Eti Eliati mengatakan Kabupaten Pesawaran memiliki basis perkebunan kakao yang cukup luas dengan produksi tahunan yang signifikan.
“Pesawaran memiliki luas lahan kakao sekitar 25.000 hektare dengan produksi sekitar 21.000 ton per tahun,” ujar Eti Eliati.
Besarnya potensi tersebut menjadi dasar pengembangan industri pengolahan kakao berbasis daerah agar nilai tambah hasil perkebunan dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat setempat.
OJK Dorong Ekosistem Pembiayaan Kakao dari Hulu hingga Hilir
OJK Provinsi Lampung turut mendorong pengembangan komoditas kakao melalui penerapan ekosistem usaha tertutup atau closed loop yang menghubungkan aktivitas produksi, pembiayaan, pengolahan, hingga pemasaran.
Konsep tersebut melibatkan petani, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, pembeli hasil produksi, industri pengolahan, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi.
Melalui pendekatan tersebut, petani diharapkan tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga dukungan pengelolaan risiko, kepastian pasar, serta pendampingan dalam mengembangkan usaha.
“Skema tersebut mencakup akses pembiayaan petani, mitigasi risiko oleh lembaga penjamin, kepastian pasar dan harga melalui offtaker serta industri pengolahan, hingga pendampingan pemerintah daerah dan akademisi,” tambahnya.
Dalam skema tersebut, lembaga pembiayaan berperan menyediakan modal usaha, sedangkan lembaga penjamin mendukung pengelolaan risiko agar akses pembiayaan petani semakin terbuka.
Sementara itu, pembeli hasil produksi atau offtaker dan industri pengolahan diharapkan memberikan kepastian pasar serta mendukung pembentukan harga komoditas kakao.
Pemerintah daerah bersama akademisi juga diharapkan memberikan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produksi, kapasitas petani, dan tata kelola usaha perkebunan.
PNM Siapkan Pembiayaan Rp318 Juta untuk 50 Petani Kakao
Selain menyerahkan bantuan teknologi pengering tenaga surya, PT Permodalan Nasional Madani juga akan merealisasikan pembiayaan sebesar Rp318 juta kepada 50 debitur yang merupakan pelaku usaha tani kakao.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendukung pengembangan usaha petani dan pelaku UMKM berbasis kakao.
PNM tercatat memiliki sekitar 490.000 nasabah pembiayaan ultra mikro yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung.
Hingga September 2026, posisi pembiayaan berjalan atau outstanding PNM di Lampung mencapai sekitar Rp2 triliun, sedangkan total penyaluran pembiayaan sepanjang 2026 telah mencapai Rp2,04 triliun.
Khusus di Kabupaten Pesawaran, jumlah nasabah program PNM Mekaar tercatat sebanyak 29.383 orang dengan nilai pembiayaan berjalan mencapai sekitar Rp125,86 miliar.
Untuk mendukung kegiatan pembiayaan dan pendampingan masyarakat, PNM memiliki jaringan operasional sebanyak 11 cabang di Kabupaten Pesawaran.
Jaringan tersebut didukung 148 tenaga pendamping yang melayani 1.940 kelompok nasabah dari berbagai kegiatan usaha masyarakat.
Keberadaan jaringan pembiayaan dan pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan usaha petani kakao serta mendorong pertumbuhan UMKM berbasis komoditas perkebunan.
Melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, PNM, lembaga penjamin, industri pengolahan, akademisi, dan masyarakat, hilirisasi kakao diarahkan untuk membangun rantai usaha yang lebih terintegrasi dari tingkat produksi hingga pemasaran.
Pengembangan teknologi pengeringan, peningkatan kapasitas pengolahan di desa, serta perluasan akses pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dan memperkuat pendapatan petani.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan pengembangan hilirisasi berbasis desa dapat memperluas peluang usaha masyarakat lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
- Penulis :
- Leon Weldrick
