Pantau - Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026 atau setara 78,47 persen dari total plafon yang ditetapkan sepanjang tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan sebagian besar pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat.
Dari total kredit yang telah disalurkan, sebanyak 67,84 persen dialokasikan ke sektor produksi sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Ferry menegaskan bahwa keberhasilan program pembiayaan pemerintah tidak hanya diukur berdasarkan besarnya nilai kredit yang disalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap perkembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
“Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Penyaluran KUR Capai Rp232,66 Triliun dan Jangkau 3,61 Juta Debitur
Ferry yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi program pembiayaan dengan realisasi terbesar.
Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp232,66 triliun atau sekitar 80,08 persen dari target tahun ini sebesar Rp290,52 triliun.
Pembiayaan tersebut telah menjangkau sebanyak 3,61 juta debitur yang berasal dari berbagai kelompok pelaku usaha.
Selain memperluas akses permodalan, penyaluran KUR juga tercatat mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.
Capaian tersebut menunjukkan besarnya peran KUR dalam mendukung aktivitas usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Pemerintah terus mendorong agar pembiayaan yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan membuka peluang kerja.
Kredit Perumahan hingga Alat Pertanian Ikut Dorong Penyaluran Pembiayaan
Selain KUR, pemerintah juga mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp25,78 triliun.
Program pembiayaan perumahan tersebut telah menjangkau sebanyak 110.286 debitur dan mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 337.457 orang.
Sementara itu, realisasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian atau Kredit Alsintan tercatat mencapai Rp169,76 miliar.
Adapun penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp137,92 miliar hingga periode pelaporan tersebut.
Berbagai skema pembiayaan tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan modal pada sektor usaha yang berbeda, mulai dari pertanian, industri padat karya, hingga perumahan.
“Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha,” ujar Ferry.
Kebutuhan Pembiayaan UMKM Diproyeksikan Terus Meningkat
Pemerintah menilai penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.
Kebutuhan pembiayaan sektor UMKM diproyeksikan mengalami pertumbuhan sekitar 7,2 persen setiap tahun.
Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas jangkauan kredit program agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan formal.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, serta asosiasi usaha.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran kredit sekaligus memastikan pembiayaan dapat menjangkau kelompok usaha yang membutuhkan.
Pemerintah Siapkan Kredit Perempuan Prasejahtera hingga Rp15 Juta
Selain memperkuat pelaksanaan KUR, pemerintah juga melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah skema kredit program untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Ferry menjelaskan bahwa pengembangan program mencakup Kredit Usaha Pertanian, perluasan pembiayaan bagi industri padat karya, serta optimalisasi Kredit Program Perumahan.
Optimalisasi pembiayaan perumahan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda pemerintah.
Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta.
Program tersebut dilengkapi dengan pendampingan untuk membantu perempuan prasejahtera memperoleh akses pembiayaan formal dalam menjalankan atau mengembangkan kegiatan usaha.
Melalui berbagai skema tersebut, pemerintah berupaya memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan modal usaha sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Hingga 23 September 2026, realisasi Kredit Program Pemerintah yang mencapai Rp258,75 triliun menjadi bagian dari upaya memperkuat pembiayaan sektor produktif, mendukung pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
