Pantau - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (12/10/2026), untuk memperkuat koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi triwulan IV-2026 berdasarkan data statistik nasional.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kondisi perekonomian yang tercatat dalam data resmi, sekaligus meningkatkan kelengkapan informasi mengenai aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Dradjad mengatakan pemerintah perlu menggunakan data yang akurat untuk menentukan langkah kebijakan yang harus segera dilaksanakan menjelang akhir 2026.
“Agar formulasi kebijakan dan koordinasi kebijakan itu betul-betul berbasis data, data-driven, sehingga kita bisa cek datanya apa, lalu apa yang perlu segera kami lakukan untuk di kuartal IV sekarang ini,” kata Dradjad dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin.
Pemerintah Perkuat Koordinasi agar Data Ekonomi Lebih Lengkap
Dradjad menjelaskan bahwa koordinasi dengan BPS tidak hanya dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas perekonomian nasional tercatat secara menyeluruh.
Pemerintah menilai masih terdapat kemungkinan sejumlah kegiatan ekonomi maupun aktivitas perusahaan yang belum sepenuhnya masuk dalam pencatatan statistik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelengkapan data diperlukan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi nasional secara lebih akurat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi tersebut mencakup penghimpunan informasi mengenai kegiatan perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di sejumlah daerah.
Data dari berbagai instansi diharapkan dapat membantu BPS memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi nasional.
"Mungkin ada kegiatan ekonomi atau kegiatan perusahaan yang belum tertangkap sehingga perlu koordinasi antarkementerian. Nah, kami akan membantu melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait,” katanya.
Kebijakan Ekonomi Kuartal IV Difokuskan pada Daya Beli dan Lapangan Kerja
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan paket stimulus ekonomi untuk triwulan IV-2026 yang diarahkan pada perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Paket kebijakan tersebut mencakup berbagai program bantuan sosial, insentif perpajakan, serta dukungan bagi sektor ketenagakerjaan dan perumahan.
Salah satu program yang disiapkan adalah bantuan beras untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga memasukkan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli pekerja.
Selain itu, tersedia program magang yang ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pengalaman kerja.
Program pembukaan rekening bank turut masuk dalam rangkaian kebijakan stimulus ekonomi yang telah diumumkan pemerintah.
Insentif Pajak dan KPR Subsidi Masuk Paket Stimulus Ekonomi
Di sektor perpajakan, pemerintah menyiapkan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai salah satu instrumen dukungan bagi pekerja.
Pemerintah juga memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.
Dukungan terhadap pembiayaan rumah turut diberikan melalui program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan subsidi bunga sebesar 6 persen.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah memasukkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam paket stimulus.
Sementara itu, sektor industri perhiasan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian melalui penerapan standar PPN baru.
Berbagai kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha pada periode akhir tahun.
Pemerintah Siapkan Program Lanjutan hingga 2027
Pemerintah berkomitmen menjaga pemulihan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus peningkatan produktivitas sektor riil.
Program lanjutan untuk triwulan IV-2026 dan 2027 disiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat daya saing tenaga kerja.
Keberlanjutan dunia usaha juga menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi mendatang.
Melalui koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait, pemerintah berupaya memastikan keputusan ekonomi didukung data yang lebih lengkap dan tepat sasaran.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
