Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap kegiatan penyuluhan pertanian guna menyukseskan program swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pertanian berjalan efektif hingga tingkat lapangan, terutama melalui penguatan operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang digunakan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10).
Penandatanganan surat edaran bersama tersebut dilakukan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi, selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," kata Tito Karnavian.
Menurut Tito, penyuluh pertanian memiliki peran penting sebagai tenaga yang berhubungan langsung dengan petani sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan pertanian pemerintah.
Tito Karnavian Minta Pemda Dukung Operasional Balai Penyuluhan Pertanian
Mendagri menjelaskan bahwa kedudukan penyuluh pertanian saat ini telah berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.
Perubahan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.
Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan tenaga penyuluh pertanian berada di bawah Kementerian Pertanian untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah masing-masing.
Salah satu bentuk dukungan yang diminta adalah pemenuhan kebutuhan operasional Balai Penyuluhan Pertanian yang menjadi tempat para penyuluh menjalankan tugas di tingkat kecamatan.
Menurut Tito, keberadaan BPP sangat penting karena menjadi sarana pendukung kegiatan penyuluhan yang berhubungan langsung dengan petani.
Karena itu, kepala daerah diminta membantu pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas tersebut agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan secara optimal.
Dukungan pembiayaan dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kegiatan penyuluhan meskipun pengelolaan tenaga penyuluh telah berada di bawah Kementerian Pertanian.
Tito juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung langkah Kementerian Pertanian dalam memperkuat sistem penyuluhan dan mewujudkan swasembada pangan.
"Kami kira, kita mem-back up sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," ujar Mendagri.
Kementan Catat 37.237 Penyuluh Pertanian dan 5.836 BPP di Indonesia
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan data mengenai jumlah tenaga penyuluh pertanian dan fasilitas Balai Penyuluhan Pertanian yang tersedia di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, jumlah penyuluh pertanian di Indonesia tercatat sebanyak 37.237 orang.
Puluhan ribu penyuluh tersebut menjalankan tugas dengan memanfaatkan jaringan BPP yang tersebar di berbagai daerah.
Berdasarkan data yang sama, terdapat 5.836 unit BPP yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian secara nasional.
Keberadaan tenaga penyuluh dan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program swasembada pangan yang membutuhkan dukungan langsung di tingkat lapangan.
Pemerintah berupaya memastikan jaringan penyuluhan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah.
Dalam pembagian tugas yang disampaikan, pemerintah daerah diharapkan mendukung kebutuhan operasional BPP, sedangkan Kementerian Pertanian menangani pengelolaan tenaga penyuluh dan perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan.
Menteri Pertanian Siapkan Perbaikan BPP Rusak melalui Penyesuaian Anggaran
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa Kementerian Pertanian siap melakukan perbaikan terhadap Balai Penyuluhan Pertanian yang mengalami kerusakan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas penyuluhan dapat kembali digunakan secara optimal oleh para petugas di lapangan.
Untuk mendukung perbaikan, Kementerian Pertanian akan melakukan penyesuaian kembali alokasi anggaran atau refocusing pada tahun berjalan.
Penyesuaian anggaran tersebut ditujukan untuk menyediakan pembiayaan bagi perbaikan fasilitas BPP yang membutuhkan penanganan.
Amran menargetkan fasilitas BPP yang mengalami kerusakan berat dapat diperbaiki dalam waktu sekitar dua bulan apabila kondisi pelaksanaannya memungkinkan.
Selain target jangka pendek tersebut, ia berharap seluruh pekerjaan perbaikan fasilitas BPP dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurut Amran, pemulihan fasilitas penyuluhan menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana pendukung bagi tenaga pertanian yang menjalankan tugas langsung di lapangan.
Perbaikan BPP diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan dalam mendukung pelaksanaan program swasembada pangan berkelanjutan.
Kemendagri dan Kementan Perkuat Koordinasi Swasembada Pangan
Penandatanganan surat edaran bersama menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian dalam pengelolaan tenaga penyuluh serta sarana dan prasarana pertanian.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah pusat berupaya memperjelas pembagian dukungan agar program swasembada pangan dapat dijalankan secara efektif hingga tingkat daerah.
Kementerian Pertanian akan berfokus pada pengelolaan tenaga penyuluh dan perbaikan BPP yang rusak, sedangkan pemerintah daerah diminta membantu kebutuhan operasional fasilitas penyuluhan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memastikan kebijakan pertanian yang disusun di tingkat pusat memperoleh dukungan pelaksanaan yang memadai di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan apresiasi kepada Mendagri Tito Karnavian atas dukungannya dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah.
"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutur Amran.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan penandatanganan surat edaran bersama yang bertujuan memperkuat kerja sama kedua kementerian.
Pemerintah berharap dukungan operasional dari daerah dan perbaikan fasilitas oleh Kementerian Pertanian dapat meningkatkan efektivitas kerja 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.
Melalui penguatan koordinasi, pembiayaan operasional, dan pemulihan fasilitas penyuluhan, pemerintah menargetkan pelaksanaan program swasembada pangan dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Shila Glorya
