Pantau - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sebanyak 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Penurunan itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kurnia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Angka Kemiskinan Turun, Ketimpangan Ekonomi Juga Membaik
Bakom RI menyebut penurunan angka kemiskinan pada Maret 2026 menjadi salah satu perkembangan yang dicatat menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, tingkat kemiskinan Indonesia sebelumnya turun dari 10,14 persen pada 2021 menjadi 8,47 persen pada 2025.
Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan ekstrem berkurang dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.
Perbaikan juga terlihat pada rasio Gini, yakni indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat.
Rasio Gini Indonesia tercatat turun dari 0,384 pada 2021 menjadi 0,375 pada 2025.
Pemerintah menyatakan terus mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Sistem tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan keluarga agar memiliki kesempatan lebih besar keluar dari kemiskinan.
Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu
Selain program perlindungan sosial, pemerintah menjalankan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk membantu menjaga daya beli pekerja.
Pada 2025, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja yang memenuhi persyaratan.
Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan.
Dengan demikian, total bantuan yang diberikan mencapai Rp600.000 per pekerja dan dibayarkan sekaligus.
Program BSU menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pekerja menghadapi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Pemerintah juga mengaitkan upaya menjaga daya beli dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Program Magang Nasional Targetkan 150 Ribu Peserta pada 2026
Pemerintah turut memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi melalui Program Magang Nasional.
Pada 2025, program tersebut menargetkan sebanyak 100.000 peserta dari kalangan lulusan perguruan tinggi.
Jumlah kuota kemudian ditingkatkan menjadi 150.000 peserta pada 2026.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada 2025, sekitar 30 persen peserta mendapatkan tawaran untuk melanjutkan bekerja dan diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan keterampilan lulusan perguruan tinggi sekaligus memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia kerja.
Program magang juga diarahkan untuk memperluas peluang memperoleh pekerjaan yang lebih stabil.
Pemerintah Gunakan Indeks Modal Manusia untuk Ukur Kesejahteraan
Selain menggunakan indikator kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah turut memasukkan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu ukuran pembangunan.
Pada 2025, pemerintah menetapkan target Indeks Modal Manusia sebesar 0,56.
Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat daya saing dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menyatakan berbagai program perlindungan sosial, bantuan pekerja, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Dua Tahun Prabowo-Gibran Jadi Momentum Evaluasi Pengentasan Kemiskinan
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Menjelang momentum tersebut, Bakom RI memaparkan sejumlah indikator kesejahteraan, termasuk penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Data pemerintah juga menunjukkan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 920 ribu orang dalam perbandingan tahunan dengan Maret 2025.
Bakom RI menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan akan terus dilakukan melalui penguatan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.
- Penulis :
- Gerry Eka
