Pantau - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai Dasbor Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) dapat menjadi alat yang efektif untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan inklusi keuangan di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Friderica dalam acara peluncuran Dasbor IKAD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Friderica, kehadiran dasbor tersebut memungkinkan kementerian dan lembaga, termasuk OJK, memantau perkembangan akses layanan keuangan secara bersama-sama.
"Indeks IKAD ini memberikan pengayaan dari indeks inklusi yang hanya melihat satu sisi yaitu user, ditambah dengan ketersediaan akses dan kedalaman," kata Friderica.
Ia menilai IKAD memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi akses keuangan masyarakat dibandingkan pengukuran yang hanya berfokus pada penggunaan produk keuangan.
Dasbor IKAD Permudah Pemantauan Inklusi Keuangan di Daerah
Friderica mengatakan peluncuran Dasbor IKAD menjadi langkah penting untuk memastikan data inklusi keuangan dapat dimanfaatkan dalam proses evaluasi.
Menurutnya, keberadaan indeks saja belum cukup apabila hasil pengukuran tidak dipantau dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
"Ini sangat penting, kenapa? Karena jangan sampai kebanyakan kita punya angkanya, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Jangankan melakukan apa-apa atau mengevaluasi, melihat pun juga tidak" ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemantauan berkala diperlukan agar perkembangan inklusi keuangan di setiap daerah dapat diketahui secara lebih jelas.
Dasbor yang dapat diakses bersama oleh kementerian dan lembaga dinilai mempermudah koordinasi dalam melihat pencapaian akses keuangan di berbagai wilayah.
Friderica menyebut fasilitas tersebut sebagai alat yang sangat kuat untuk mendukung pemantauan kondisi inklusi keuangan daerah.
OJK Jelaskan Perbedaan Indeks Inklusi Keuangan dan IKAD
Friderica menjelaskan bahwa indeks inklusi keuangan dan IKAD memiliki cakupan pengukuran yang berbeda.
Indeks inklusi keuangan diperoleh melalui survei terhadap masyarakat untuk mengetahui tingkat penggunaan produk dan layanan keuangan.
Berdasarkan angka yang disampaikan Friderica, tingkat inklusi keuangan mencapai sekitar 93 persen.
Angka tersebut menggambarkan bahwa sekitar 93 dari setiap 100 orang yang disurvei telah menggunakan produk keuangan.
Sementara itu, IKAD melengkapi pengukuran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan layanan, akses, dan kedalaman penggunaan layanan keuangan.
Perbedaan kedua pengukuran tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:
Indeks inklusi keuangan: Mengukur penggunaan produk keuangan berdasarkan hasil survei masyarakat.
Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD): Melengkapi pengukuran dengan melihat ketersediaan, akses, dan kedalaman layanan keuangan.
Dasbor IKAD: Menyajikan informasi yang dapat dipantau dan dievaluasi bersama oleh kementerian serta lembaga terkait.
Melalui cakupan tersebut, IKAD diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan memahami kondisi akses keuangan daerah secara lebih menyeluruh.
OJK Dorong Pemanfaatan Data untuk Evaluasi Program Keuangan
Friderica menekankan pentingnya mengubah hasil pengukuran menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan inklusi keuangan.
Menurutnya, data yang tersedia perlu digunakan untuk mengetahui capaian masing-masing daerah dan menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut.
Kehadiran Dasbor IKAD memungkinkan kementerian dan lembaga melihat perkembangan indikator akses keuangan melalui sarana pemantauan bersama.
Dengan demikian, pengukuran tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan program inklusi keuangan.
Friderica menilai kemampuan memantau ketersediaan dan kedalaman layanan keuangan menjadi nilai tambah IKAD dibandingkan indeks yang hanya mengukur tingkat penggunaan.
Peluncuran Dasbor IKAD oleh Bappenas diharapkan memperkuat pemanfaatan data dalam pemantauan dan evaluasi akses layanan keuangan di seluruh daerah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
