Pantau - Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan investasi berkualitas di Indonesia melalui penguatan hilirisasi industri dan percepatan layanan perizinan terintegrasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Pemerintah menargetkan investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri nasional.
"Kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif setiap penyerapan tenaga kerja," kata Rosan dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Kontribusi Investasi Hilirisasi Melonjak Jadi 35 Persen
Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor hilirisasi mulai menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap realisasi investasi nasional.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kontribusi investasi sektor hilirisasi pada triwulan ketiga 2026 telah mencapai 35 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan kontribusi hilirisasi pada 2024 yang masih berada di kisaran 26 persen.
"Dan kalau kami melihat trennya biasanya waktu tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu masih hanya 26 persen, di triwulan ketiga tahun ini, itu sudah 35 persen," ujar Rosan.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan investasi pada sektor industri pengolahan yang terus didorong pemerintah.
Pemerintah juga berupaya memastikan investasi hilirisasi mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Salah satu sektor strategis yang menjadi perhatian adalah pengembangan industri berbasis nikel dan baterai kendaraan listrik.
Pengembangan industri tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat kemampuan penguasaan teknologi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tingkat produksi dan pengembangan teknologi industri.
Pemerintah Percepat Perizinan Investasi Libatkan 28 Kementerian dan Lembaga
Selain memperkuat hilirisasi, pemerintah mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia.
Reformasi tersebut dilakukan melalui sistem layanan perizinan terintegrasi yang melibatkan 28 kementerian dan badan terkait.
Langkah ini bertujuan mempercepat proses administrasi penanaman modal yang sebelumnya dapat terhambat oleh panjangnya tahapan birokrasi.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mekanisme fiktif positif dalam proses penerbitan izin investasi.
Melalui mekanisme tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memiliki kewenangan memberikan persetujuan perizinan apabila instansi teknis tidak menyelesaikan proses sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian waktu pelayanan kepada investor sekaligus mengurangi hambatan administratif.
Hingga saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menerbitkan sekitar 328 izin penanaman modal melalui mekanisme fiktif positif.
Penerbitan izin tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi investasi yang terkendala proses perizinan di instansi terkait.
Pengurusan KITAS Tenaga Kerja Asing Dipangkas Jadi Lima Hari
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan layanan administrasi bagi tenaga kerja asing yang bekerja dalam kegiatan investasi di Indonesia.
Salah satu perubahan yang dilakukan adalah percepatan proses pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Rosan menjelaskan bahwa proses pengurusan KITAS yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan kini dapat diselesaikan dalam lima hari kerja.
Percepatan tersebut menjadi bagian dari pembenahan layanan perizinan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan investor.
Pemerintah berharap penyederhanaan administrasi dapat mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi salah satu perhatian investor dalam menjalankan kegiatan usaha.
Prabowo Dorong Kepastian Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Rosan menegaskan bahwa kepastian regulasi dan proses perizinan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia.
Menurutnya, pelaku investasi membutuhkan prosedur yang jelas dan dapat diprediksi agar kegiatan usaha dapat direncanakan dengan baik.
"Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian, mereka tidak suka kejutan, nah itu yang kita coba lakukan, mengurangi ketidakpastian baik dari segi perizinan," katanya.
Pemerintah akan terus mendorong peningkatan investasi dengan menitikberatkan pada kualitas penanaman modal, kontribusi terhadap industri nasional, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Penguatan hilirisasi dan percepatan perizinan menjadi dua langkah utama yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan investasi dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok industri global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
