Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam dua tahun pertama, disertai peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional.
Delapan komoditas yang disebut telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Zulhas mengatakan capaian tersebut didukung peningkatan produksi dalam negeri, kebijakan perlindungan harga hasil panen, penyaluran pupuk bersubsidi, serta pengembangan ekonomi masyarakat desa.
"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah juga tidak lagi melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat seiring meningkatnya kemampuan produksi pangan nasional.
Delapan Komoditas Pangan Disebut Telah Mencapai Swasembada
Zulhas menjelaskan bahwa penguatan produksi pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah selama dua tahun terakhir.
Pemerintah menyatakan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Komoditas tersebut mencakup bahan pangan pokok, hasil hortikultura, serta produk peternakan.
Untuk menjaga ketersediaan beras, pemerintah juga memperkuat cadangan pangan nasional melalui Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 20 Oktober 2026 melaporkan bahwa stok cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton.
Cadangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pasokan beras dalam negeri.
Nilai Tukar Petani Naik Menjadi 131,11 pada September 2026
Selain peningkatan produksi pangan, pemerintah mencatat adanya kenaikan Nilai Tukar Petani dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional pada September 2026 mencapai 131,11.
Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2024 yang tercatat sebesar 120,30.
NTP merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi pertanian.
Kenaikan NTP menunjukkan penguatan daya tukar hasil pertanian, meskipun indikator tersebut tidak secara langsung menggambarkan pendapatan seluruh petani.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk memberikan perlindungan terhadap harga hasil panen.
HPP gabah kering panen di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Sementara itu, HPP jagung ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung siap panen dengan kadar air 18–20 persen.
Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi Sebesar 20 Persen
Pemerintah turut memperkuat dukungan kepada petani melalui penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat penyaluran pupuk agar lebih mudah diakses petani.
Selain memperbaiki distribusi, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025.
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram.
Sementara itu, harga pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata tujuh persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Zulhas menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang bekerja langsung di sektor pertanian dan perikanan.
"Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ujarnya.
Sebanyak 10.070 Koperasi Merah Putih Telah Beroperasi
Selain sektor pertanian, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Koperasi tersebut diarahkan menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, dan berbagai layanan ekonomi.
Zulhas menyebutkan sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi.
Pada periode yang sama, pembangunan 28.662 bangunan koperasi dilaporkan telah selesai.
Pemerintah menargetkan jumlah bangunan koperasi yang rampung meningkat menjadi sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit pada akhir 2026.
Pengembangan koperasi tersebut menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas layanan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Kampung Nelayan Merah Putih Catat Perdagangan Ikan Rp18,77 Miliar
Pemerintah juga menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program tersebut diarahkan pada penyediaan fasilitas pendukung usaha serta penguatan aktivitas ekonomi nelayan.
Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 65 lokasi KNMP yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan sejak awal Juni 2026.
Total nilai perdagangan ikan dari lokasi tersebut mencapai Rp18,77 miliar.
Zulhas menyatakan berbagai kebijakan pangan, pertanian, koperasi, dan perikanan perlu terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa," katanya pula.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Aditya Yohan
