Pantau - Relawan 98 Resolution Network menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memasuki dua tahun masa kepemimpinan, dengan menekankan pentingnya demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengatakan dukungan tersebut diarahkan untuk membantu mewujudkan cita-cita pemerintahan Prabowo-Gibran agar kemakmuran dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
"Tujuan akhirnya adalah mewujudkan bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat," kata Rusly dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebebasan politik, tetapi juga harus memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya ekonomi.
98 Resolution Network Dorong Pemerataan Kekayaan Nasional
Haris Rusly Moti menegaskan bahwa demokrasi ekonomi perlu berjalan beriringan dengan demokrasi politik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kebebasan politik harus disertai akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan kekayaan negara.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi berpotensi kehilangan tujuan utamanya apabila kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Rusly menggunakan istilah "serakahnomic" untuk menggambarkan kondisi ketika penguasaan sumber daya ekonomi terkumpul pada segelintir pihak.
Ia menilai ketimpangan penguasaan kekayaan dapat menghambat terwujudnya kemakmuran bersama yang menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional.
Karena itu, 98 Resolution Network mendorong penguatan demokrasi ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan yang berpihak kepada masyarakat.
Haris Rusly Moti Ingatkan Demokrasi Politik Harus Sejalan dengan Ekonomi
Rusly menjelaskan bahwa gerakan Reformasi 1998 telah menghasilkan sejumlah perubahan penting dalam sistem demokrasi Indonesia.
Perubahan tersebut mencakup jaminan kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan pers, serta penguatan independensi peradilan.
Reformasi juga mendorong pelembagaan pemilihan umum secara berkala sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan politik.
Mekanisme tersebut meliputi pemilihan presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD, gubernur, serta bupati dan wali kota.
Namun, Rusly mengingatkan bahwa keberhasilan membangun demokrasi politik perlu dilengkapi dengan demokrasi ekonomi.
Menurutnya, demokrasi politik yang tidak disertai pemerataan kesempatan ekonomi berpotensi menghasilkan demokrasi semu.
Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat tidak hanya memiliki hak politik, tetapi juga kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan.
Kutip Pemikiran Soekarno, Rusly Soroti Ketimpangan Ekonomi
Dalam menjelaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan, Rusly turut mengutip pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Ia menggunakan perumpamaan mengenai perjuangan rakyat dan pembagian hasilnya untuk menggambarkan persoalan ketimpangan ekonomi.
"Jangan sampai rakyat yang mati-matian berjuang, tapi yang mengkonsumsi nangkanya hanya segelintir atau satu persen orang atau kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena ‘getahnya’ saja," katanya.
Rusly menilai pembangunan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok yang memiliki akses besar terhadap kekayaan nasional.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan cita-cita membangun bangsa yang berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi.
Relawan Berkomitmen Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sebagai kelompok pendukung Prabowo-Gibran, 98 Resolution Network menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan.
Rusly menegaskan bahwa perhatian kelompoknya tidak hanya tertuju pada keberlanjutan dukungan politik, tetapi juga pada upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Ia memandang dua tahun masa pemerintahan sebagai momentum untuk mendorong kebijakan ekonomi yang memberikan kesempatan lebih luas kepada rakyat.
Menurutnya, penguatan demokrasi ekonomi diperlukan agar pertumbuhan nasional dapat berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan.
Komitmen tersebut menjadi dasar sikap 98 Resolution Network dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode berikutnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
