Pantau - Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memastikan bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, penyediaan masker, oksigen portabel, rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan tahap kedua pada Kamis (22/10/2026) sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan darurat karhutla.
"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun rupiah yang ditekankan oleh Presiden untuk diprioritaskan pada perlindungan masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan," kata Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Bantuan Karhutla Rp1,235 Triliun Difokuskan untuk Kesehatan Masyarakat
Sugiono menjelaskan bahwa perlindungan kesehatan warga menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Bantuan pemerintah pusat diarahkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap, terutama kelompok yang mengalami gangguan pernapasan.
Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian pemerintah meliputi pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, pembangunan fasilitas pemulihan, serta pengadaan rumah oksigen.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pelayanan medis bagi masyarakat yang mengalami ISPA akibat kondisi lingkungan yang terdampak karhutla.
Sugiono menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan penanganan karhutla dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan turunnya hujan untuk mengatasi kebakaran, tetapi harus menjalankan berbagai langkah mitigasi secara aktif.
Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Bantuan Karhutla Disalurkan ke Sumatera dan Kalimantan
Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 7 September 2026 kepada sejumlah daerah yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan.
Wilayah yang disebut menerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Selain pemerintah provinsi, bantuan juga disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak karhutla.
"Tentu saja pemerintah terus bekerja keras mengatasi terjadinya karhutla ini, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami situasi terburuk, terutama enam provinsi yang bantuan pemerintah di tahap pertama sudah disalurkan pada 7 September 2026 untuk Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, serta kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla di provinsi-provinsi tersebut," papar Sugiono.
Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat kebakaran.
Sugiono berharap bantuan yang diberikan dapat mempercepat penanganan di lapangan sekaligus membantu masyarakat yang mengalami dampak langsung akibat karhutla.
Pemerintah Tambah Peralatan Pemadaman dan Logistik Personel
Selain pelayanan kesehatan, pemerintah juga memprioritaskan penggunaan bantuan untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Dukungan tersebut mencakup penambahan alat pelindung diri bagi petugas pemadam, pompa air, tangki air, dan selang pemadaman.
Pemerintah juga menyiapkan alat suntik air untuk penanganan kebakaran di lahan gambut serta pembangunan sumur bor guna mendukung ketersediaan air di lokasi terdampak.
Bantuan turut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan mobilisasi personel yang terlibat dalam pengendalian kebakaran.
Sugiono menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai unsur, termasuk pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat setempat.
"Prioritas berikutnya, bantuan pemerintah pusat tersebut juga untuk dukungan logistik bagi para personel yang terlibat di dalam upaya pemadaman karhutla ini karena kita ketahui bersama bahwa penanganan karhutla ini memerlukan kolaborasi dari berbagai unsur dan pihak, terutama masyarakat yang berada di lokasi terdampak," ujar dia.
Dukungan logistik tersebut diharapkan dapat menunjang kelancaran operasi pemadaman yang dilakukan di berbagai wilayah terdampak.
Sebanyak 71 Ribu Personel Dikerahkan, Operasi Udara Gunakan Pengeboman Air
Pemerintah mengerahkan sekitar 71 ribu personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai operasi pemadaman.
Sugiono menjelaskan bahwa penanganan dilakukan dengan menggabungkan operasi darat dan udara untuk mempercepat pengendalian titik-titik kebakaran.
Operasi darat melibatkan personel yang bertugas melakukan pemadaman langsung di lokasi kebakaran.
Sementara itu, operasi udara dilakukan melalui metode pengeboman air atau water bombing serta penaburan es kering atau dry ice.
"Saat ini, ada sekitar 71 ribu personel yang dikerahkan untuk bisa mengatasi situasi karhutla dengan berbagai upaya dan operasi. Selain operasi pemadaman lewat pasukan darat, juga dilakukan upaya-upaya yang melibatkan operasi udara, di antaranya water bombing, penaburan dry ice yang dalam satu minggu terakhir juga menunjukkan hasil yang efektif," tutur Sugiono.
Menurutnya, penggunaan berbagai metode pemadaman tersebut telah menunjukkan hasil yang efektif dalam satu minggu terakhir.
Pemerintah berharap pengerahan personel, penambahan sarana pemadaman, dan dukungan anggaran dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla.
Sugiono menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengendalikan kebakaran sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
