Pantau - Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, meminta PT PLN (Persero) menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah pemadaman selama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
Teras Narang menilai pemadaman listrik di tengah bencana karhutla berpotensi menambah kesulitan masyarakat yang saat ini menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
"Dalam situasi yang penuh keprihatinan dan tidak mudah ini, pemadaman listrik hanya akan semakin membebani masyarakat," kata Teras Narang saat dihubungi dari Palangka Raya, Kamis (22/10/2026).
Ia meminta PLN memprioritaskan pemeliharaan jaringan kelistrikan, terutama di wilayah yang masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
PLN Diminta Pastikan Jaringan Listrik Tetap Andal
Teras Narang menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat selama penanganan bencana karhutla berlangsung.
Menurutnya, PLN perlu memastikan sistem kelistrikan tetap berfungsi dengan baik agar aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu.
Pemeliharaan jaringan dan langkah pencegahan gangguan listrik dinilai perlu menjadi perhatian utama perusahaan di tengah kondisi darurat kebakaran.
Selain menjaga operasional kelistrikan, Teras Narang juga meminta manajemen pusat PLN meningkatkan dukungan bagi masyarakat terdampak karhutla.
Ia mengusulkan agar perusahaan mengalokasikan lebih banyak anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk wilayah Kalimantan Tengah.
"Saya berharap manajemen PLN di Jakarta dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungannya di Kalteng demi meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Teras Narang Soroti Keluhan Warga Terkait Penanganan Karhutla
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005–2015 itu mengungkapkan bahwa dirinya menerima berbagai kritik dan keluhan masyarakat melalui media sosial mengenai penanganan karhutla.
Menurutnya, sejumlah warga menilai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya memenuhi harapan.
Teras Narang meminta pemerintah menjadikan kritik tersebut sebagai masukan untuk memperbaiki koordinasi dan mempercepat penanganan bencana.
Ia menilai keluhan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan keselamatan warga yang terdampak.
"Harus kita pahami bersama, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas lembaga, karena setiap unsur pemerintahan memiliki kewenangan dan keterbatasan masing-masing," ujarnya.
Teras Narang juga mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran.
Karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Pemerintah Diminta Percepat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Teras Narang berharap pemerintah segera mempercepat upaya pengendalian karhutla agar dampak kebakaran dan kabut asap tidak semakin meluas.
Ia juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap serta saling membantu selama bencana berlangsung.
Menurutnya, dukungan tambahan personel TNI dan Polri dari berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman dan pengendalian kebakaran.
Kerja sama lintas lembaga dinilai penting agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif meskipun setiap instansi memiliki kewenangan dan keterbatasan masing-masing.
Teras Narang turut mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan solidaritas sosial dalam menghadapi bencana.
"Dalam semangat Huma Betang, mari masing-masing mengambil bagian mengatasi karhutla dan dampaknya dengan kemampuan yang kita miliki. Solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga," demikian Teras Narang.
Ia berharap pengendalian karhutla dapat segera menunjukkan hasil sehingga aktivitas masyarakat Kalimantan Tengah kembali berjalan normal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
