Mendagri Tito Karnavian Pastikan Insentif Fiskal Daerah Tetap Ada pada 2027, Pemerintah Siapkan Rp2 Triliun

Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah tetap menyediakan bantuan dan insentif fiskal bagi pemerintah daerah (pemda) pada Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2 triliun.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Tito melaporkan pelaksanaan program bantuan pemerintah kepada daerah melalui mekanisme kompetisi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Tito, Presiden Prabowo secara langsung memerintahkan agar keberlanjutan insentif fiskal daerah pada 2027 diumumkan kepada publik.

“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal (untuk TA 2027) tetap ada’,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Tito mendampingi Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis (22/10/2026).

Pemerintah Siapkan Rp2 Triliun untuk Bantuan dan Insentif Daerah

Tito menjelaskan bahwa kepastian anggaran diperoleh setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk mendukung program bantuan dan insentif fiskal daerah pada 2027.

Dari jumlah tersebut, Rp1 triliun direncanakan untuk bantuan pemerintah kepada pemda melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, Rp1 triliun lainnya direncanakan untuk insentif fiskal daerah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Meski anggaran telah disiapkan, Tito mengatakan ketentuan teknis pelaksanaan program tersebut masih dalam proses pematangan.

Program bantuan pemerintah kepada daerah merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap pemerintah daerah yang menunjukkan capaian kinerja terbaik.

Kemendagri Gelar Kompetisi Pemda Berprestasi dalam Tiga Gelombang

Tito mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 Kemendagri telah menyelenggarakan program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi.

Program tersebut dilaksanakan melalui kompetisi antardaerah yang dibagi menjadi tiga gelombang dan enam regional.

Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kategori kinerja pemerintahan daerah yang berbeda pada setiap gelombang.

“Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” tambah Tito.

Melalui kompetisi tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada daerah berdasarkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pemda Terbaik Bisa Terima Bantuan hingga Rp3 Miliar

Pada gelombang pertama 2026, Kemendagri menetapkan empat kategori penilaian dalam program Apresiasi Pemda Berprestasi.

Kategori tersebut meliputi Penurunan Tingkat Pengangguran, Pembiayaan Kreatif (Creative Financing), Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Tengkes (Stunting).

Setiap kategori memiliki tiga peringkat pemenang yang ditetapkan untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Pemerintah daerah yang meraih peringkat pertama memperoleh bantuan sebesar Rp3 miliar.

Sementara itu, pemenang peringkat kedua mendapatkan bantuan Rp2 miliar dan peringkat ketiga menerima Rp1 miliar.

Tito menyampaikan bahwa pelaksanaan program apresiasi pada 2026 telah berjalan dan masih menyisakan gelombang ketiga.

“Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tuturnya.

Presiden Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Kepastian keberlanjutan insentif fiskal daerah disampaikan setelah penyelenggaraan Rakornas TPAKD 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Pembentukan DNKK menandai perluasan orientasi kebijakan dari peningkatan akses layanan keuangan menuju penguatan kesejahteraan keuangan keluarga.

Peresmian dilakukan melalui penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat pemerintah dan otoritas keuangan.

Pejabat yang mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Turut hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.